Cari Blog Ini

Demokratisasi Yang Unik

Ada sebuah revolusi di Jakarata, Indonesia, pada bulan Agustus 1945. Di Jakarta hari itu tak ada gelombang massa yang memberontak menghancurkan sebuah penjara dan tak ada tentara yang menjebol sebuah kekuasaan yang mencoba terus tegak. Di seberang sana, tak ada barikade dan tak ada takhta yang bisa memberi titah agar revolusi dipadamkan.

Pada pagi hari 63 tahun yang lalu itu yang tampak hanya sejumlah orang yang mendengarkan Ir. Ahmad Sukarno, pemimpin muda Indonesia membacakan sebuah teks, yang kemudian disebut naskah proklamasi. Pada pagi hari itu juga bendera merah putih dikibarkan, dikibarkan sederhana dan tak dimana-mana, hanya dengan bambu tidak begitu tinggi dan dikibarkan di depan sebuah gedung tak begitu besar di Jalan Pegangsaan, Jakarta, tempat para pemuda dan pelopor kemerdekaan berkumpul.

Revolusi adalah transformasi, setelah ratusan tahun tertekan dan tersisih dalam proses menentukan sejarah tempat berpijak, hari itu orang bisa menyebut "republic of Indonesia (RI)" dan "Merdeka". Semua tak tiba-tiba muncul pada revolusi 17 Agustus 1945, Indonesia sebagai sebuah komunitas bangsa dan pemerintah dipaparkan, di angkat dan dimaknai sejak awal abad 20. Kini revolusi Agustus 1945 tetap mengandung getarana yang dahsyat.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia, terdiri dari 17.508 pulau dengan luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairan 3.257.483 km². Indonesia adalah negara dengan penduduk terbanyak ke empat dio dunia, dengan jumlah penduduk 241.973.879 jiwa. Indonesia adalah negara yang kaya dengan kelompok etnies, dengan lebih dari 300 kelompok etnis Indonesia memiliki ragam budaya daerah dan bahasa daerah yang tetap bertahan hingga kini, komposisi bangsa Indonesia adalah masyarakat dengan komunitas agama Islam terbesar di dunia. Karena keragamanan dan keberhasilan melestarikan flora dan fauna, Indonesia dijuluki paru-paru dunia dan negeri jamrud khatulistiwa, julukan yang seluruh masyarakat Indonesia berjuang mempertahankannya. Begitu pula perjuangan seluruh masyarakat Indonesia mempertahankan julukan Negara paling demokratis ke tiga di dunia, julukan karena keragaman tata politik dan keberhasilan unik Indonesia pada pesta demokrasi (pemilihan umum 2004) dan akan dipertaruhkan pada pesta demokrasi April 2009.

Sebuah kunjungan tamu kehormatan dari Amerika Serikat ke indonesia pada 16-18 Februari 2009 yang dipimipin oleh menteri luar negeri Amerika Serikat, Hillary Rodham Clinton juga menambah semangat masyarakat Indonesia mempertahankan prestasi negara demokratis ketiga di dunia. Di Gedung Arsip Nasional, Jakarta, Hillary mengatakan : "Jika ingin mengetahui Islam (yang moderen), demokrasi dan pengakuan atas peran wanita, maka datanglah ke Indonesia". Ini menjadi sebuah kebanggan bagi Indonesia, dengan demokrasi uniknya indonesia dipilih menjadi negara ke 2 yang dikunjungi oleh wakil pemerintahan baru Amerika Serikat, Barack Obama.

Seorang pakar demokrasi yang sangat menonjol, G bingham Powell. Jr mengungkap kriteria bagi negara demokrasi. Kriteria tersebut adalah : first, the legitimacy of government rests on a claim to represent the desires of its citizens. That's the claim of the government to obedience to its laws is based on the government's assertion to be doing what the want it to do. Second, the organized arrangement that regulates this bergain of legitimacy is the competitive political election. Leaders are elected at regular interval and voters can choose among alternative candidates. In practice at least two politics parties that have a chance of winning are needed to make such choices meaningful. Third, citizens votes are secret and not coerced. Fourth, citizens and leaders enjoy basic freedom of speech, press, assembly and organization. Both established parties and new ones work to gain members and voters. Semua kriteria ini telah cukup rapih di terapkan di Indonesia.

Indonesia tergolong unik karena dengan keterbatasan ekonomi dan banyak lain hal, demokrasi mampu terlaksana. Padahal Samuel P huntington berpendapat dalam buku the third wave bahwa variabel penunjang demokrasi adalah a high level of economic wealth, a social modernization, a high level of literacy and education, social pluralism, low level of political polarization and extremism, tradition of toleration, compromise, respect of law and individual rights, communal (ethnic, racial, religious) homogenity and too heterogenity.

Kunci keberhasilan demokrasi Indonesia selain pengalaman 63 tahun revolusi untuk satu kepemimpinan nasioanal yang berdaulat menentukan sejarah tempat berpijak, Indonesia juga telah memasuki 100 tahun kebangkitan nasional dan 10 tahun reformasi (transisi demokrasi). Kebangkitan nasional adalah satu era kepemimpinan nasional muncul berkembang dan mengokohkan kembali bhineka tunggal ika (unity in diversity) Indonesia, sedangkan reformasi adalah satu era reinkarnasi kepemimpinan nasional yang di tandai dengan keterbukaan dalam sistem politik (multi partai), freedom of expresion, freedom of the assembly, freedom of the press dan komitmen bagi penegakan hukum dan penghormatan HAM.

100 tahun kebangkitan nasioanal menjadi pilar penting dan awal cita-cita terciptanya demokrasi Indonesia. kebangkitan nasional adalah momentum ketika pemuda (termasuk mahasiswa dan masyarakat) Indonesia membentuk Budi Utomo (pure endeavor) yang yang di pimpin wahidin soerohusodo sebagai organisasi nasional pertama dengan cita-cita meraih kemerdekaan lewat usaha pendidkan dan budaya.20 mei 1908 ketika Budi Utomo diresmikan inilah yang diperingati hari kebangkitan nasioanal.

1o tahun reformasi juga menjadi pilar penting dan awal transisi demokrasi menuju demokrastisasi ekonomi, politik dan budaya dari penyelewengan prosedur dan institusi yang sah dan tindakan serba non-demokratis. bermula dengan krisis ekonomi di Indonesia pada 8 juli 1997 seperti negara asia lainnya (filipina, thailand, vietnam, malaysia dan brunei). pada saat itu nilai rupiah merosot drastis, pinjaman dan hutang luar negeri telah mencapai angka yang irasional, kelangkaan bahan pokok menyuara keras dan selanjutnya, ditengah kekacauan ini, 10 maret 1998, Presiden dan Jenderal Besar Suharto terpilih lagi sebagai presiden Indonesia untuk periode ketujuh kalinya.

Janji presiden maret 1998 itu membuat rakyat Indonesia kecewa dan pesimis, hal ini sangat terasa pada Mei 1998. Pada saat itu pemuda (termasuk mahasiswa dan pemuda) bersatu berjuang dengan tulisan dan turun kejalan membela kepentingan rakyat. Pemuda dari Sabang sampai Merauke Indonesia satu suara menuntut reformasi. Ratusan ribu pemuda di Jakarta sebagai pusat pemerintahan menutup dan menduduki people representative council (DPR) Indonesia serta people consultative assembly (MPR) Indonesia menuntut pusat policy maker ini melakukan pencabutan mandat presiden. 15 Mei 1998 presiden mengadakan reshuffle kabinet dan tuntutan pemuda masih belum cukup, 18 Mei rapat luar biasa DPR/MPR berencana menurunkan Presiden dan akhirnya 2o Mei 1998 presiden dan jenderal besar Soeharto menyatakan Lengser Keprabon (turun takhta). sejak itulah demokrasi Indonesia memasuki babak baru yang menjanjikan.

Tiga pilar penting demokrasi di Indonesia ini menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk Indonesia, bila diperhatikan dengan teliti ketiga pilar ini memiliki beberapa kesamaan dari sebab dan tokoh yang mengatasi. Sebab dari kebangkitan nasional 1908 adalah kolonialisme dan kolonialisme ini terjadi karena kerajaan dan kesultanan di Indonesia kalah dalam strategi ekonomi melawan serikat dagang kerajaan belanda Vereenigde Ooostindische Compagnie (VOC), pada saat itu Indonesia mengalami krisis ekonomi dan mulailah kepada krisis krisis politik dan budaya, sebab dari revolusi 1945 masih kolonialisme, sedangkan Reformasi 1998 seperti telah diterangkan sebelumnya adalah buah dari krisis ekonomi 1997. betapa dahsyatnya akibat dari krisis ekonomi, maka untuk kembali jaya adalah melaksaan perbaikan ekonomi. Kesamaan tokoh yang mengatasi terjadi pula pada tiga pilar demokrasi Indonesia, Pemuda adalah tokoh yang mengatasi dari pemecahan kebuntuan tersebut. Saat poemuda bersatu pada tahun 1908, semangat persatuan dikibarkan, saat pemuda bersatu pada tahun 1945, kemerdekaan segera diraih dan saat pemuda bersatu pada 1998 reformasi di tegakan dan kepentingan rakyat di bela.

pemuda harus berperan dengan jiwa mudanya, agenda-agenda dari tiga pilar yang belum terlaksana adalah tanggung jawab yang tak bisa dipindahtangankan, pesta demokrasi 2009 telah didepan mata, dengan pesta demokrasi diharapkan tersaring representative bodies dan governing bodies yang kompeten dan profesional. pemuda harus menganalisa dan mengambil posisi sesuai dengan kadarnya, carilah posisi yang tepat dan bila pantas jadilah pemimpin. siapa saja boleh menjadi pemimpin dalam era demokrasi ini, pemimpin dipilih bukan karena dia suci dan sakti, tetapi pemimpin dalam era demokrasi tak lebih dari primus interpares (yang pertama dari yang sejajar), yang memperjuangkan sesuai prinsip demokrasi yakni kepentingan rakyat luas adalah hukum tertinggi (bonum commune suprema lex).

Berbicara demokrasi di indonesia, maka erat kaitannya dengan pemimpin dan konstitusi (UUD) yang digunakannya. Pemimpin adalah bagian penting dalam pemerintahan, Nelson Mandela menganalogikan hebatnya pemimpin dengan ungkapan "pemimpin itu seperti seorang gembala", sedangkan sesuai dengan dengan fungsi konstitusi menurut E.C.S Wade yaitu a document which sets out the framework and principal functions of the organs of goverenment of state and declares the principles governing the operation of those organs, maka perkembangan konstitusipun mempengaruhi pada demokrasi Indonesia.

sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia menurut Prof. Miriam Budiarjo (lahir 1923-wafat 2006),seorang ilmuwan politik senior sekaligus pelaku politik Indonesia, dikategorikan menjadi empat masa. massa demokrasi RI I (1945-1959) lewat pemerintahan masa Presiden Ahmad Sukarno dengan menjalankan demokrasi parlementer, masa demokrasi RI II (1959-1965) lewat pemerintahan masa presiden Ahmad Sukarno dengan menjalankan demokrasi terpimpin, masa demokrasi RI III (1965-1998) lewat pemerintahan masa presiden dan Jenderal Besar Suharto dengan demokrasi pancasila dan massa demokrasi RI IV (1998-sekarang) lewat pemerintahan maasa Presiden Burhanudin Jusuf Habibie, massa Presiden Abdurrahaman wahid dan Presiden Megawati serta masa Presiden Susilo Bambang Yudohono dengan menjalankan koreksi atas demokrasi pancasila pada masa demokrasi RI III.

pada masa demokrasi RI I, pola multi partai dijalankan. Demokrasi parlementer ini mencatat satu peristiwa pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi yang pokok yaitu pesta demokrasi pertama pada tahun 1955 dan menjadi pesta demokrasi paling demokratis hingga akhir abad 20. pesta demokrasi bertujuan membentuk dua badan legislatif, yakni parlemen dan konstituante assembly yang bertugas menyususn konstitusi yang permanen menggantikan konstitusi sementara (UUDS) 1950 yangg kurang efektif.

peneliti politik Indonesia berdarah australia, herberth feith (lahir 1930-wafat 2001) menulis dalam buku the Indonesian Ellection of 1955 : "pemilihan umum yang diadakan pada September 1955 (untuk pemilihan anggota parlemen) dan Desember 1955 (untuk pemilihan anggota konstituante) ini sangat menarik sebagai eksperimen demokrasi. Pemilihan umum 1955 adalah pemilihan umum yang pertama kali diadakan secara nasional di Indonesia, dimana hak pilih diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia yang berusia diatas 18 tahun atau sudah menikah. pendaftaran dimulai pada Mei hingga selesai November 1954, tercatat 43.104.464 jiwa pemilih yang memenuhi syarat dan menjadi keberhasilan gemilang masa kabinet Mr. Burhanudin Harahap (lahir 1917-wafat 1987) karena menjadi pemilu paling demokratis di Indonesia modern".

catatan sejarah mengenai pemilihan umum 1955 juga didapat dari peneliti politik Indonesia berdarah amerika, Boyd C Compton. Ia menulis: " pagi itu saya keluar rumah, persis saat dibukanya pemungutan suara. Surabaya dililit kesenyapan yang larut dan aneh yang amat mewarnai hari pemilihan. Berjalan di Tunjungan, hanya kami yang melenggang di jalan besar yang biasanya bising dan hiruk oleh lalu lintas pada jam delapan. Hari itu tidak ada becak, mobil, tidak ada orang beraktifitas. Toko-toko tutup dan ditinggal pemiliknya...". Pada Agustus 2007, dalam usia 82 tahun, majalah Tempo mewawancarai Conton dari New York, ia mengatakan pada tempo : "saya ingat saat itu, konfrontasi antarpartai pada kampanye mencapai titiknya yang paling ekstrem, tapi kemudian semua itu berakhir pada satu hari sunyi yang sangat menyeramkan dan aneh. Saya melihat ini sebagai tanda ketakutan mendalam dan kegelisahan, bercampur dengan hasrat nasional...". dan hingga sekarang untuk sebagian ahli politik Indonesia Indonesia 1955 adalah titik tolak sejarah kontemporer.

pemilihan umum 1955 yang demokratis ini, namun selanjutnya kurang mampu menyusun pengganti UUDS 1950, hingga pada akhirnya dibubarkanlah hasil keputusan pemilihan umum 1955 dengan dekrit presiden 5 Juli 1959. setelah dekrit presiden, Indonesia memasuki masa demokrasi RI II, masih pola multi partai namun dengan demokrasi terpimpin, karena kekuasaan menumpuk dan terpusat ditanagan pemimpin kharismatik dan proklamator RI, presiden Ahmad Sukarno tanpa ada kontrol dari pihak legislatif ataupun publik.

Sebastian Pope, pengamat hukum Indonesia dan penulis The Indonesian Supreme Court, A Study Of Institutional Collapse, berpendapat bahwa masa demokratis Indonesia telah berakhir ketika pemerintah mengeluarkan pengumuman negara dalam bahaya pada 1957. yang terjadi berikutnya adalah empat dekade penyimpangan dan ketidakadilan. Setelah 1957 adalah masa lumpuhnya rule of law dan lembaga-lembaga hukum, diakui oleh para ahli hukum Indonesia bahwa pada akhir 1957 Penindasan dan represi pemerintah pada pengadilan meningkat, militer bernafsu memasuki pengadilan dan merosot keinginan pemerintah menunjukan sikap menghormati hukum.

akhir masa demokrasi RI II adalah masa ketika Indonesia diisi berbagai macam gerakan separatisme dan pada puncaknya ada gerakan nasional dari Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk merubah ideologi pancasila menjadi Ideologi Komunis pada tahun 1965. gerakan separatisme telah beredar cukup subur di Indonesia, karena pluralitas bangsa Indonesia dan ketidak setujuan mereka pada jalan Presiden Sukarno, terlebih lagi pada Ketetapan MPRS No.III/ 1963 mengenai pengangkatan presiden seumur hidup. puncak kekacaun adalah gerakan 30 September oleh PKI 1965. Pengkhianatan PKI digagalkan oleh Jenderal Besar Suharto degan modal surat perintah dari presiden Sukarno. karena keberhasilan menumpas PKI dan presiden Ahmad Sukarno telah udzur, maka pemerintahan dilanjutkan dari Presiden Ahmad Sukarno kepada Presiden Suharto.

1965 adalah tahun berawal masa demokrasi RI III dengan pola multi partai dan demokrasi pancasila. demokrasi dijalankan sepenuhnya seperti terdapat pada asas falsafah bangsa yakni Pancasila. dengan slogan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan Konsekuen, tapi tetap saja penyelewengan berjalan. penyelewangan pada era terdahulu masih dipupuk, sistem multi partai dengan pemaksaaan mulai dilaksanakan, saat itu partai hanya boleh menjadi tiga golongan, golongan nasionalis dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI), golongan agamis dalam partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan satu partai baru yang disebut Partai Golongan Karya (Golkar) yang dibentuk oleh Presiden Suharto. Ketetapan pengangkatan presiden seumur hidup dihapuskan dan diganti ketetapan MPRS No. XIX/ 1966 tentang masa jabatan presiden satu periode dalam 5 tahun, tapi tetap saja Presiden Suharto seakan menjabat presiden seumur hidup, pemilihan umum secara berkala berjalan lancar dan pemenang selalu Partai Golkar karena pemaksaan dukungan dari pegawai negeri sipil, polisi dan tentara.

pada masa demokrasi RI III inilah gerakan pemuda menjadi gerakan yang terus bergejolak, mulai protes dengan tulisan sampai turun keajalan dilaksanakan. pemuda menjadi tahanan politik bahkan terbunuh adalah hal yang biasa, gerakan pemuda 1966, 1974, 1978 dan 1998 telah menoreh prestasi, mencetak pahlawan dan mengukir sejarah emasnya. masing-masing. apapun kondisi yang sedang berlangsung dan dari sudut pandang manapun, tak bisa dipungkiri bahwa pemuda adalah the important socity. kungkungan politik sebuah entitas apapun namanya dan betapapun kuatnya, tidak akan mungkin merampas kepemilikan kebebasan dan kepribadian pemuda. Pemuda adalah sentra peradaban karena mereka tonggak kemasyarakatan, politik maupun budaya, mereka adalah pahlawan dan calon pahlawan, mereka adalah ilmuwan dan calon ilmuwan, mereka adalah negarawan dan calon negarawan, mereka adalah jenderal dan calon jenderal serta mereka adalah ulama dan calon ulama

gerakan pemuda di Indonesia yang terbesar dipandang dari sebab dan akibatnya adalah gerakan pemuda 1998. Disebabkan krisis multi dimensi dan berakibat pada meletusnya reformasi (transisi demokrasi). Sejak inilah masa Demokrasi RI IV bermula, dengan mengambil pelajaran dari tokoh yang hina serta mulia, Indonesia yang Sejati mulai dibangun kembali. Wakil Presiden Burhanudin Jusuf Habibi naik memeimpin negara dan mulai melakukan berbagai tuntutan reformasi, arah pembangunan centrallistik atau jakarta centris dirubah menjadi otonomi daerah, jalur demokratis aktif kembali dan jumlah partai meledak menjadi 141 partai (seratus empat puluh satu) partai yang resmi terdaftar pada departemen kehakiman.

Hal negative dari pelaksanaan program presiden B.J Habibie adalah pemungutan suara (rerendum) 1999 di timor timur memutuskan timor timur merdeka dan berpisah dari Indonesia. Pro dan kontra kebijakan pemerintah ini membawa pada rengangnya hubungan diplomatic antara Indnesia dan Australia. Inilah reputasui buruk Indonesia dalam dunia Interasional karena gagal memenuhi kewajiban untuk mengamankan provinsi itu sebelum, semasa dan setelah pemungutan suara.

Pesta demokrasi 1999 membawa harapan baru bagi Indonesia. pesta demokrasi ini diwarnai persaingan dari para tokoh reformasi, persamaan tujuan dengan beragam penafsiran menghiasi. Pemenang pesta demokrasi 1999 adalah Presiden Abdurrahman Wahid yang juga pemimpin organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Presiden Abdurrahman wahid mulai focus pada pemberantasan korupsi dan ketidak efisiensi birokrasi dan ditengah masa bakti karena kegagalan menangani kasus bulog (Indonesian bureau of logistic), ditengah masa bakti ia menyerahkan jabatan pemerintahan kepada presiden Megawati Soekarno Putri yang merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia.

Korupsi menjadi masalah serius untuk Presiden Megawati, namun kegagalan ekonomi lainnya dating tak diundang. Keusakan sector korporasi, kekurangan ekspor, kelebihan impor, suku bunga yang tiggi dan masalah ekoomi lainnya menjadi pengganjal suksesnya agenda refomasi. Reputasi buruk juga terjadi akibat aksi Bom Bali I (Oktober 2002) yang dilakukan gerakan islam radikal dan menewaskan ratusan wisatawan luar negeri.

Pesta demokrasi 2004 masih diwarnai kompetisi para tokoh reformasi dan pada akhirnya puncak orang pertama dimenangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ditengah agenda reformasi yang masih jauh terlaksana, bencana alam silih berganti menerpa Indonesia, bencana alam terbesar adalah tsunami aceh dan sumatera utara pada desember 2004 dan bencana lumpur panas lapindo sidoarjo, jawa timur.

Namun massa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini meski dengan banyak bencana namun kebijakan penanganannya lebih sukses dibanding masa sebelumnya, kestabilan republic of Indonesia mulai terasa. Menurut direktur eksekutif lembaga survey Indonesia (LSI), Dr. Syaiful Mujani, ekonomi terus tumbuh diatas 6 % pertahun, pengangguran terus berkurang, pemeberantasan korupsi berhasil, program pro rakyat dan swasembada beras memuaskan dan kepuasan masyarakat menigkat.

Dalam dunia Internasioanal, keberhasilan diplomasi public mulai terlihat, Indonesia dipilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, anggota UN HR, anggota the council of the international telecommunications unions, anggota governing council UN habitat, dalam dunia Islam dan dunia pengekspor minyak juga Indonesia mendapatkan banyak keberhasilan.

Hubungan pemerintah dan rakyat terjaga baik, kepercayaan terpenuhi, keterbukaan membawa semua pihak berjalan pada jalur masing-masing dan semoga Indonesia sukses dalam demokratisasi ekonomi , politik dan hokum. Francis fukuyama mendefinisikan trust sebagai harapan akan keteraturan, kejujuran, dan perilaku kopeoperatif demi kebaikan dan kemaslahatan bersama. Kepercayaan sangat bermanfaat bagi terciptanya ekonomi yang unggul karena mampu mengurangi biaya transaksi dan jalur birokrasi yang bebelit. Kepercayaan mengurangi situasi tidak terduga, mencegah sengketa dan meminimalisir proses hokum yang lama dan memakan banyak dana.

Pesta demokrasi 2009 sudah didepan mata, para tokoh reformasi sebagian sudah tergantikan posisinya oleh tokoh muda, beberapa calon pemimpin usia muda menghiasi reklame cetak dan digital, calon pemimpin usia 21 tahun sudah banyak tumbuh dari regenerasi yang demokratis. Mengenai kepemimpinan era demokrasi Nelson Mandela menguraikan : "pemimpin itu seperti seorang gembala, ia berada di belakang kawanan, membiarkan yang paling lincah bergerak di depan, diikuti domba-domba yang lain, yang tidak sadar bahwa mereka dipandu dari belakang".

Indonesia abad 21 harus memiliki wawasan abad 21, mengandalkan demokrasi dan pluralisme sebagai kunci sukses. Demokrasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan Negara kesatuan Republik Indonesia, tujuan segenap bangsa Indonesia sekarang dan nanti.

1 komentar:

  1. INI BUKTINYA : PUTUSAN SESAT PERADILAN INDONESIA

    Putusan PN. Jkt. Pst No. 551/Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan demi hukum atas Klausula Baku yang digunakan Pelaku Usaha. Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi.
    Sebaliknya, putusan PN Surakarta No. 13/Pdt.G/2006/PN.Ska justru menggunakan Klausula Baku untuk menolak gugatan (karena terindikasi gratifikasi di Polda Jateng serta pelanggaran fidusia oleh Pelaku Usaha). Inilah bukti inkonsistensi Penegakan Hukum di Indonesia.
    Quo vadis hukum Indonesia?

    David
    (0274)9345675

    BalasHapus