MENUJU EKONOMI EFEKTIF
MENUJU EKONOMI EFEKTIF
Pemilu legislatif telah dilalui dan prediksi sementara telah terlihat. Banyak orang terkesima tak menduga, terlepas dari hasil pemilu yang pro-kontra, yang jelas roda perekonomian terus berjalan sesuai mekanisme. Masyarakat yang selama ini menghadapi naik-turunya siklus ekonomi menginginkan keadaan ekonomi yang terasa secara langsung kepada mereka. Ini adalah harapan yang selama ini menjadi pijakan dasar bagi mereka untuk menggunakan hak suaranya. Harapan yang pada tempatnya, karena pemilu legislatif adalah satu entry point membangun Good Goverment and Good Governance (pemerintah dan tata pemerintahan yang baik).
Guna menuju perekonomian efektif pasca pemilu, seperti Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, MS Hidayat tegaskan, batu ujiannya terletak pada pemilu legislatif dan diselesaikan dalam pemilu presiden. Pemilu yang berakhir damai membutuhkan sikap sportivitas tinggi untuk menerima kekalahan dan kemenangan. Bila pemilu-pemilu berjalan damai, dunia internasional akan kembali menaruh kepercayaan terhadap Indonesia sehingga investasi pun pulih.
Sebagai salah satu negara yang memiliki populasi terbesar di dunia, Indonesia adalah tempat dilemparnya produk-produk dari berbagai negara. Para produsen melihat saat ini potensi pasar Indonesia masih memiliki daya tarik tersendiri dan tentu saja kedatangan produk-produk dari berbagai negara sejatinya bisa membawa manfaat bagi kemaslahatan masyarakat luas.
Pemerintah yang akan datang mesti berani melakukan pendekatan-pendekatan komprehensif agar keyakinan para pengusaha dalam menanamkan investasinya merasa aman. Begitu juga halnya bila ingin menciptakan pola ekonomi terpadu dengan lebih mengedepankan kebutuhan dalam negeri yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat dan menghidupkan kegiatan-kegiatan sektor riil sehingga industri dalam negeri dapat berperan. Sektor pertanian tidak kalah pentingnya. Pemerintah yang akan datang harus lebih keras lagi untuk memberikan dan menaikkan kesejahteraan petani. Karena patut diakui bahwa keberhasilan dalam melaksanakan swasembada beras menunjukkan prestasi gemilang kepada dunia internasional.
Anggaran Pemilu 2009 berdasarkan pertemuan KPU, Bappenas, dan Departemen Keuangan dialokasikan dana sebesar Rp 21,833,386,525,591 (Rp 21 triliun), ditambah donasi yang dikoordinir oleh UNDP (United Nations Development Programme). Mari berkaca pada Thailand, jangan sampai pemilu dengan biaya yang besar dan melelahkan ini melahirkan kekacauan seperti Bangkok.
Di Bangkok, dunia menyaksikan bergolaknya politik sebab terbelahnya masyarakat pada dua blok antara kaos merah dan kaos kuning. Kaos merah kini melakukan upaya untuk dapat menurunkan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva. Upaya ini dilakukan secara anarkis, menggunakan kekerasan dan melawan aparat. Tindakan kaos merah merupakan reaksi terhadap tindakan kaos kuning tahun lalu yang ditandai dengan penguasaan Bandar Udara Suvarnabhumi di Bangkok. Kaos kuning berhasil membuat Perdana Menteri ketika itu, Somchai Wongsawat tak dapat menjalankan pemerintahan secara efektif.
Kita bersyukur bahwa dalam pernyataan pimpinan politik pasca Pemilu 2009 para elit politik baik yang menerima maupun cenderung menolak hasil Pemilu sama-sama mengedepankan penyelesaian melalui saluran hukum. Inilah yang harus bangsa kita jaga, karena dari sportivitas tinggi inilah pembangunan ekonomi pasca pemilu semakin cerah.
Seputar Indonesia, 22 Oktober 2008
Pemilu legislatif telah dilalui dan prediksi sementara telah terlihat. Banyak orang terkesima tak menduga, terlepas dari hasil pemilu yang pro-kontra, yang jelas roda perekonomian terus berjalan sesuai mekanisme. Masyarakat yang selama ini menghadapi naik-turunya siklus ekonomi menginginkan keadaan ekonomi yang terasa secara langsung kepada mereka. Ini adalah harapan yang selama ini menjadi pijakan dasar bagi mereka untuk menggunakan hak suaranya. Harapan yang pada tempatnya, karena pemilu legislatif adalah satu entry point membangun Good Goverment and Good Governance (pemerintah dan tata pemerintahan yang baik).
Guna menuju perekonomian efektif pasca pemilu, seperti Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, MS Hidayat tegaskan, batu ujiannya terletak pada pemilu legislatif dan diselesaikan dalam pemilu presiden. Pemilu yang berakhir damai membutuhkan sikap sportivitas tinggi untuk menerima kekalahan dan kemenangan. Bila pemilu-pemilu berjalan damai, dunia internasional akan kembali menaruh kepercayaan terhadap Indonesia sehingga investasi pun pulih.
Sebagai salah satu negara yang memiliki populasi terbesar di dunia, Indonesia adalah tempat dilemparnya produk-produk dari berbagai negara. Para produsen melihat saat ini potensi pasar Indonesia masih memiliki daya tarik tersendiri dan tentu saja kedatangan produk-produk dari berbagai negara sejatinya bisa membawa manfaat bagi kemaslahatan masyarakat luas.
Pemerintah yang akan datang mesti berani melakukan pendekatan-pendekatan komprehensif agar keyakinan para pengusaha dalam menanamkan investasinya merasa aman. Begitu juga halnya bila ingin menciptakan pola ekonomi terpadu dengan lebih mengedepankan kebutuhan dalam negeri yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat dan menghidupkan kegiatan-kegiatan sektor riil sehingga industri dalam negeri dapat berperan. Sektor pertanian tidak kalah pentingnya. Pemerintah yang akan datang harus lebih keras lagi untuk memberikan dan menaikkan kesejahteraan petani. Karena patut diakui bahwa keberhasilan dalam melaksanakan swasembada beras menunjukkan prestasi gemilang kepada dunia internasional.
Anggaran Pemilu 2009 berdasarkan pertemuan KPU, Bappenas, dan Departemen Keuangan dialokasikan dana sebesar Rp 21,833,386,525,591 (Rp 21 triliun), ditambah donasi yang dikoordinir oleh UNDP (United Nations Development Programme). Mari berkaca pada Thailand, jangan sampai pemilu dengan biaya yang besar dan melelahkan ini melahirkan kekacauan seperti Bangkok.
Di Bangkok, dunia menyaksikan bergolaknya politik sebab terbelahnya masyarakat pada dua blok antara kaos merah dan kaos kuning. Kaos merah kini melakukan upaya untuk dapat menurunkan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva. Upaya ini dilakukan secara anarkis, menggunakan kekerasan dan melawan aparat. Tindakan kaos merah merupakan reaksi terhadap tindakan kaos kuning tahun lalu yang ditandai dengan penguasaan Bandar Udara Suvarnabhumi di Bangkok. Kaos kuning berhasil membuat Perdana Menteri ketika itu, Somchai Wongsawat tak dapat menjalankan pemerintahan secara efektif.
Kita bersyukur bahwa dalam pernyataan pimpinan politik pasca Pemilu 2009 para elit politik baik yang menerima maupun cenderung menolak hasil Pemilu sama-sama mengedepankan penyelesaian melalui saluran hukum. Inilah yang harus bangsa kita jaga, karena dari sportivitas tinggi inilah pembangunan ekonomi pasca pemilu semakin cerah.
Seputar Indonesia, 22 Oktober 2008
0 komentar:
Posting Komentar