azmi muharom

A Begginer’s Guide to the World Economy

Karya : Randy Charles Epping

No : 0003-2012

Dalam beberapa dekade terakhir perekonomian dunia mengalami perubahan yang cepat. Buku A Begginer’s Guide to the World Economy dari Randy Charles Epping telah menjadi alat yang paling dapat diandalkan untuk melacak apa yang terjadi. Edisi ketiga ini merupakan update informasi dalam edisi sebelumnya dan menjelaskan konsep-konsep baru.

Apa itu ekonomi baru? Apa itu globalisasi? Apakah euro menjadi ciri identitas UniEropa? Bagaimana e-commerce mengubah dunia ekonomi kita ? Apa itu uang virtual dan apakah hal itu memiliki nilai riil? Bagaimana kepedulian sosial dan penyakit masyarakat seperti narkoba, kemiskinan, AIDS, sumber daya alam yang terancam punah telah berperan dalam perekonomian dunia yang berubah dengan cepat. Apakah perusahaan multinasional menandakan akhir dari nasionalisme? Dalam buku ini banyak isu-isu terkait lainnya yang dibahas singkat dalam sumber primer yang paling mudah diakses bagi mereka yang ingin melek ekonomi.

Marine Sniper: 93 Confirmed Kills

Karya : Charles Henderson

No : 0006-2012

Ketika konflik Irak berlangsung, tidak ada garis pertempuran, tidak ada serangan langsung, tidak ada dasar menang atau kalah - hanya perang setiap hari terhadap musuh yang sembunyi dan menyelinap serta hits and runs . Jika musuh menunjukkan dirinya, hal itu hanya untuk sesaat, namun untuk Marine Sniper, hal itu semua yang mereka diperlukan.

dalam buku ini pembaca akan memiliki kesempatan, dari perspektif pejuang (warriors’ perspective) untuk mengintip ke zona pembunuhan melalui lensa teleskopik, menggunakan laras senapan bertenaga tinggi dan masuk ke jantung musuh. Latihan, teknik, dan senjata akan diperlukan untuk bertahan sebagai seorang sniper yang dalam buku ini dijelaskan secara detail yang jelas.

Charles Henderson melakukan pekerjaan yang mengagumkan dengan buku ini, tetapi realitanya ini adalah kisah yang mengenai dirinya sendiri, seorang yang sukses dalam Marine Corps sniper program.

I. Pernyataan Masalah
Sebuah tembakan roket dari Lebanon kembali menghantam Israel Pada 29 November 2011. Tembakan ini memicu militer Israel melakukan tembakan balasan dan meningkatkan ketegangan baru di perbatasan Israel-Lebanon. Media Israel melaporkan bahwa total empat roket Katyusha menghantam wilayah tersebut, termasuk satu yang menghantam tanki gas dan menyebabkan kebakaran. Seorang juru bicara militer Lebanon mengatakan paling sedikit satu roket ditembakkan dari wilayah Rumaysh dan paling sedikit empat roket Israel ditembakkan sebagai balasan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan dan mendesak pengekangan maksimal untuk mencegah eskalasi. Melalui misi perdamaian atau Peacekeeping Operation (PKO) United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), PBB mendeteksi tembakan paling sedikit satu roket ke Israel segera sesudah tengah malam dari wilayah Rumaysh di Lebanon selatan. Komandan UNIFIL Mayor Jenderal Alberto Asarta Cuevas mengatakan serangan itu jelas dimaksudkan untuk merongrong stabilitas di wilayah itu.
Saling tembak terakhir sepanjang perbatasan Israel-Lebanon yang selalu tegang terjadi pada 1 Agustus 2011. Ketika pasukan dari kedua negara melakukan penembakan sepanjang Blue Line, perbatasan yang ditarik PBB. Insiden tersebut muncul hampir satu tahun setelah pasukan Israel dan Lebanon saling membalas tembakan sepanjang perbatasan yang sama, menewaskan dua tentara Lebanon dan seorang wartawan bersama dengan seorang perwira senior Israel.
Pada Mei 2011, ketegangan sekali lagi berkobar. Saat itu pengunjuk rasa memenuhi perbatasan antara kedua negara untuk menandai ulang tahun pembentukan negara Yahudi pada 1948, yang Palestina istilahkan dengan "nakba" atau bencana. Pasukan Israel menewaskan 10 orang dan melukai lebih dari 110 orang lainnya ketika para pengunjuk rasa itu mencoba membanjiri melintasi perbatasan dari Lebanon.
Bukti tetap tegangnya perbatasan Israel-Lebanon adalah telah berulang kali tembakan roket dari Lebanon menghantam Israel sejak perang Lebanon kedua pada 2006. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pernah mengeluarkan pernyataan melalui juru bicaranya yang mengutuk serangan-serangan roket ini. Dia mengatakan UNIFIL sedang menyelidiki keadaan kejadian dalam kerjasama yang erat dengan Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF). Ada sekitar 30.000 roket di Lebanon selatan, semua di bawah kendali militan Hizbullah.
Ketegangan perbatasan Israel-Lebanon telah berlangsung lama sejak bermula Perang Sipil Lebanon 1975-1990. Sejarah Lebanon sejak kemerdekaan telah ditandai oleh periode kemakmuran diselingi kekacauan politik pada posisi Beirut sebagai pusat regional keuangan dan perdagangan Lebanon. Pada tahun 1958 pemberontakan pecah dan pasukan AS dikirim ke Lebanon dalam menanggapi situasi ini. Selama tahun 1960, Beirut fokus pada pariwisata dan sektor perbankan berbasis kemakmuran sedangkan daerah lain di negara itu terutama Selatan, Utara dan Lembah Bekaa, tetap miskin dibandingkan Beirut, dari sini akar perang sipil berawal.
Pada awal 1970-an, perbedaan muncul sebagai pertanda perang sipil lebanon. Bermula dengan kehadiran pengungsi Palestina, banyak dari mereka tiba setelah perang Arab-Israel 1967 dan Black September 1970 di Yordania, ditambah dengan Yasser Arafat dan Palestine Liberation Organization (PLO) serta terjadi perdebatan masalah Palestina, perbedaan Islam dan Kristen tumbuh lebih intens. Lebanon saat itu terbagi antara Lebanon selatan dan barat Beirut menjadi basis bagi PLO dan milisi Muslim serta Lebanon Timur dan pegunungan Lebanon menjadi basis Kristen. Garis konfrontasi utama di Beirut dikenal sebagai Jalur Hijau.
Pada tanggal 11 Maret 1978, sebelas tentara PLO dari Lebanon mendarat di sebuah pantai di utara Israel dan membajak dua bus penuh penumpang di Haifa menuju Tel-Aviv. Mereka membunuh 37 warga Israel dan melukai 76 warga Israel. Akhirnya 16 Maret 1978 Israel menginvasi Lebanon selama empat hari yang dikenal Operasi Litani, tentara Israel menduduki sebagian besar wilayah selatan Sungai Litani.
Pada tanggal 19 Maret 1978, tiga hari setelah invasi pertama Israel terhadap Lebanon mencapai Sungai Litani, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengeluarkan Resolusi 425. Melalui resolusi ini PBB menyerukan tiga perintah pada Israel, pertama, segera menghentikan tindakan militer, kedua, menarik segera pasukannya dari semua wilayah Lebanon dan ketiga, memutuskan pembentukan pasukan interim di Lebanon selatan dengan tujuan mengkonfirmasi penarikan pasukan Israel, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional serta membantu Pemerintah Lebanon dalam menjamin kembalinya otoritas efektif pemerintah Lebanon di daerah tersebut. Dengan mandat enam bulan, UNIFIL berdiri sejak 23 Maret 1978.
Di bawah tekanan Amerika Serikat (AS), Israel menarik mundur pasukannya dari Lebanon pada Oktober 1978 tetapi tetap mempertahankan kontrol dari wilayah selatan dengan mengelola 12 mil / 19 km lebar zona keamanan di sepanjang perbatasan. Posisi ini dipegang oleh sekutu Israel, South Lebanon Army (SLA), sebuah milisi Kristen di bawah pimpinan Mayor Saad Haddad. Israel memasok SLA dengan senjata, sumber daya dan penempatan penasihat untuk membantu milisi. Sebagai Akibatnya, mandat UNIFIL di bawah DK PBB Resolusi 425 berulang kali diperbaharui dan diperpanjang.
Keberadaan UNIFIL belum mampu menghentikan ketegangan perbatasan Israel-Lebanon. Diawali invasi kedua Lebanon pada bulan Juni 1982, meskipun Israel akhirnya mundur dari wilayah Beirut. Setelah menyelesaikan penarikan bertahap pada bulan Juni 1985, Israel mempertahankan 10 - 20 km sabuk keamanan di sepanjang perbatasan milik Lebanon. Pada bulan Mei 2000, Israel menarik diri dari Lebanon selatan seluruhnya karena SLA dibubarkan, tetapi UNIFIL tetap bertugas karena mandatnya belum sepenuhnya terpenuhi. Pada bulan Juli 2006, Israel memblokade laut Lebanon dan Hizbullah menculik tentara Israel, hal ini berlanjut dengan serangan roket dari militan Hizbullah dan memicu perang Lebanon Kedua selama 34 hari.
Pada 11 Agustus 2006 DK PBB mengeluarkan resolusi 1701 tahun 2006 demi mengakhiri ketegangan perbatasan. PBB Menyatakan keprihatinan maksimal pada peningkatan permusuhan di Israel-Lebanon sejak serangan Hizbullah terhadap Israel pada tanggal 12 Juli 2006. PBB Menekankan kebutuhan untuk mengakhiri kekerasan, tetapi pada saat yang sama menekankan kebutuhan untuk mengatasi segera penyebab yang telah menimbulkan krisis saat ini, termasuk dengan pembebasan tanpa syarat tentara yang diculik Israel.
Dengan resolusi 1701 tahun 2006, DK PBB secara signifikan meningkatkan fungsi UNIFIL dan memperluas mandat awalnya menjadi :
1) Monitor penghentian permusuhan
2) Mendampingi dan mendukung Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF)
3) Mengkoordinasikan kegiatan dengan Pemerintah Lebanon dan Israel
4) Memberikan bantuan untuk membantu dan memastikan akses kemanusiaan ke penduduk sipil, pemulangan sukarela dan aman bagi pengungsi
5) Membantu LAF dalam mengambil langkah-langkah menuju pembentukan Blue Line dan Sungai Litani yang bebas
6) Membantu Pemerintah Lebanon dalam mengamankan perbatasannya dan titik-titik masuk lainnya
Ukuran keberhasilan suatu PKO dapat dilihat dari kondisi negara yang tengah dilanda konflik. Kehadiran PKO seharusnya dapat mencegah terjadinya kembali konflik. Oleh karena itu, dimensi post conflict peace building perlu dipertimbangkan sejak awal penggelaran PKO. Dalam hal ini, peranan Peacebuilding Commission (PBC) dalam menyusun mandat dari suatu misi perdamaian dapat lebih ditingkatkan . Ukuran itu ternyata tidak tampak di perbatasan Israel-Lebanon walaupun UNIFIL telah berdiri sejak 23 Maret 1978 perang telah terjadi berulang kali pada tahun 1978, 1982 dan 2006. Penempatan kurang lebih 12.081 (dua belas ribu delapan puluh satu) peacekeeper UNIFIL saat ini (Desember 2011) hanya memiliki peranan yang terbatas di perbatasan Israel-Lebanon.
Dalam proposal ini penulis akan membahas kendala-kendala mewujudkan perdamaian perbatasan Israel-Lebanon melalui UNIFIL. Hal ini terlihat dengan alasan-alasan berikut yaitu, bekelanjutannya peluncuran-peluncuran roket sepanjang perbatasan Israel-Lebanon, terjadinya penambahan peacekeepers dan bergantinya mandat-mandat yang dibebankan kepada UNIFIL. Hingga Desember 2011 roket masih saling menghantam, peacekeeper masih ditambahkan. DK PBB masih memperpanjang mandat melalui Resolusi 2004 sebagai pengganti Resolusi 1704 di Lebanon sepanjang 12 bulan hingga 20 Agustus 2012 sebagai bukti terjadinya kendala-kendala.

II. Pertanyaan Penelitian
Dengan melihat pemaparan di atas, maka pertanyaan penelitian (research question) yang diajukan oleh penulis adalah:
• Bagaimanakah kendala-kendala perdamaian perbatasan Israel-Lebanon melalui UNIFIL 2006-2011 !

III. Tinjaun Pustaka
Tinjauan pustaka dalam skripsi ini mengacu kepada versi terbaru yang penulis temukan mengenai pembahasan penelitian yang memiliki kesamaan dari peneliti yang lain. Dalam skripsi ini objek PKO UNIFIL merupakan objek yang baru dan berbeda dari penelitian sebelumnya yang membahas PKO UNAMID, meskipun penulis akui pembahasan kemudian terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitiannya.
Adapun skripsi yang membahas kendala-kendala PKO tersebut telah dibahas oleh Fierda Milasari Rahmawati, Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Jakarta, 2010. Fierda mengambil judul skripsi “Peacekeeping Operation PBB Pada Konflik Darfur Tahun 2004-2008”.
Pertanyaan yang diajukan Fierda adalah Kendala-kendala apa saja yang ditemui pada PKO PBB di konflik Darfur. Pertanyaan ini dijawab dengan Konsep Peacekeeping dalam paham Westphalian, Konsep wider peacekeeping dan Konsep intervensi pihak ketiga yang dikemukakan oleh Patrick M. Regan.
Kesimpulan yang didapat dari skripsi tersebut ialah misi-misi perdamaian yang dilakukan melalui intervensi pihak ketiga, terutama oleh DK PBB, tidak berhasil menjaga stabilitas dan menciptakan perdamaian karena pengaruh mandat DK PBB, pembiayaan untuk PKO, kurangnya itikad baik dari pemerintah Sudan untuk membantu pasukan PBB dalam menyudahi konflik Darfur dan besar-kecilnya dukungan dan kontribusi yang diberikan oleh organisasi lain, negara-negara anggota PBB maupun aktor lainnya.
Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi Fierda dapat dilihat dari berbedanya objek PKO yang diteliti. Penulis dengan meniliti UNIFIL akan mengalami kendala berbeda dengan yang dihadapi UNAMID (United Nations African Union Mission in Darfur). Penulis juga akan menekankan pada bagaimana resolusi konflik pasca perang, hal ini merupakan hal yang kurang difokuskan oleh Fierda.




IV. Kerangka Pemikiran
Untuk menjelaskan masalah yang ada, maka penulis akan menggunakan pendekatan Pendekatan Resolusi Konflik dan pendekatan Wider Peacekeeping. Berdasarkan pendekatan-pendekatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai kerangka pemikiran untuk menjelaskan permasalahan yang ada.
A. Pendekatan Resolusi Konflik
Studi tentang resolusi konflik muncul ketika era perang dingin. Studi ini berkembang pada sekitar tahun 1950-an pada saat pengembangan senjata nuklir dan konflik antara Negara super power yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat internasional. Beberapa dari grup akademisi melihat bahwa studi konflik merupakan sebuah fenomena umum yang dapat terjadi di kondisi Negara-negara anarki, yang saling berkompetisi baik dalam politik domestik sebuah Negara, hubungan politik internasional antar Negara, maupun konflik antar individu. Mereka berpendapat dalam menyelesaikan konflik itu dibutuhkan adanya resolusi konflik sebagai bentuk mediasi dari konflik tersebut .
Dalam menjelaskan resolusi konflik Israel-Lebanon 2006, penulis akan menggunakan analisa konflik multi disipliner Johan Galtung. Ilmuwan studi konflik dari Skandinavia ini memanfaatkan pendekatan multidisipliner yang dalam hal ini berarti pendekatan analisis konflik tidak hanya berpijak pada satu metodologi dan teori, tetapi merupakan campuran dari disiplin psikologi, hubungan internasional dan ekonomi.
Salah satu sumbangan sosiologi konflik Galtung ialah memperlihatkan berbagai individu, kelompok dan organisasi yang membawa angka kepentingannya masing-masing. Kepentingan bisa berwujud dalam bentuk ekonomis maupun politis. Dua kelompok sosial dengan kepentingan ekonomis dalam satu lingkungan yang sama, misalnya dua kelompok pedagang di pasar, masing-masing menciptakan persepsi terhadap kepentingan kelompok luarnya. Proses ini akan membawa pada bentuk perilaku-perilaku tertentu yang menciptakan kontradiksi dan situasi ketegangan.
Johan Galtung menggunakan segitiga konflik Galtung sebagai bukti multidisiplinernya. Johan Galtung meneliti dengan tiga segitiga konflik yang terdiri dari tiga model segitiga galtung. Segitiga pertama yaitu mengenai awal mula konflik (kontradiksi, attitude dan behavior), segitiga kedua mengenai resolusi konflik (peace building, peace making dan Peacekeeping) dan segitiga ketiga mengenai tipe kekerasan (kekerasan terstuktur, kekerasan yang membudaya dan kekerasan langsung) .
Berhubung dalam penelitian ini akan membahas resolusi konflik maka berikut hanya penulis paparkan segitiga konflik Galtung mengenai proses resolusi konflik yang terdiri dari :
1) Peacekeeping, yaitu sebuah model proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.
2) Peacemaking, yaitu proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan stategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrasi terutama pada level elit atau pimpinan.
3) Peacebuilding, yaitu proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses peacebuilding diharapkan negative peace (the absence of violence) berubah menjadi positive peace dimana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.
Berdasarkan hukum internasional, penyelesaian sengketa (dispute settlement) merupakan tema penting yang tidak dapat diabaikan. Disatu pihak, penyelesaian persengketaan dapat memperlihatkan bukti efektifitas penerapan hukum internasional dan diihak lain juga dapat memperlihatkan peran PBB sebagai salah satu institusi yang autoritatif dalam mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Sebagaimana dinyatakan dalam piagam PBB pasal 1 (1) semua upaya penyelesaian pertikaian damai merupakan cermin prinsip utama hukum internasional .
Namun dalam hukum internasional tidak dinyatakan secara jelas tentang cara atau metode apa yang disebut sebagai cara-cara yang damai. Cara-cara penyelesaian damai hanya didasarkan semata-mata persetujuan dari kesemua pihak secara sukarela. Sebagai implikasinya, dalam hukum internasional terdapat berbagai cara yang tersedia untuk mengakomodasi keinginan dari negara-negara sekaligus sebagai bentuk fleksibilitas dari hukum internasional, termasuk hingga penyelesaian sengketa dengan menggunakan kekerasan dalam hukum internasional, seperti operasi Peacekeeping .
Menurut John T. Rourke dalam ‘International politics in the world stage’, misi perdamaian melalui organisasi internasional bukanlah ide baru. Immanuel Kant pada dua abad yang lalu telah merumuskan Idea for a Universal History from Cosmopolitan Point Of View (1784), Kant berpendapat, “Melalui perang, melalui pajak dan akumulasi pelucutan senjata yang tak pernah berhenti, setelah kehancuran, revolusi dan bahkan kelelahan yang lengkap”, kemudian Kant memprediksi hakikat manusia menggiring masyarakat lain “dengan alasan yang bias mengatakan kepada mereka di awal yakni setiap masyarakat harus melangkah dari kondisi tanpa hukum yang liar kepada liga bangsa-bangsa demi mengamankan perdamaian”.
Ide ini telah berevolusi pada penggunaan PKO dalam struktur internasional oleh Concert of Europe, Liga bangsa-bangsa, North Atlantic Treaty Organization (NATO) dan PBB. Poin yang penting yang akan dibahas penulis ialah PBB sebagai organisasi global. PKO telah terbukti menjadi salah satu alat yang paling efektif yang tersedia di dunia untuk membantu negara tuan rumah menavigasi jalan yang sulit dari konflik ke perdamaian .
B. Wider Peacekeeping
Terdapat beberapa definisi Peacekeeping yang salah satunya diberikan oleh International Peace Academy. International Peace Academy mendefinisian peacekeeping sebagai pencegahan, penahanan, pemoderasian dan penghentian permusuhan antara negara atau dalam negara, melalui media intervensi pihak ketiga secara terorganisir, damai dan diarahkan secara internal, dengan menggunakan pasukan tentara multinasional, polisi dan warga sipil untuk memulihkan dan menjaga perdamaian .
Peacekeeping dalam paham Westphalian gerakanya terbatas hanya untuk menjamin adanya kesepakatan damai dalam suatu konflik dan mengatur hubungan antar Negara dan tetap mendukung otonomi dan sovereignity. Paham post-Westphalian lebih menekankan pada pencapaian kata perdamaian melalui cara-cara demokratis-liberal dan meluasnya bidang cakupan yang dimiliki oleh suatu tindakan peacekeeping.
Konsep peacekeeping selanjutnya berkembang menjadi wider peacekeeping yang memiliki beberapa sebutan lain sesuai karakter operasinya. Wider peacekeeping kadang dikenal Second Generation Peacekeeping yakni perpanjangan dan perluasan dari traditional peacekeeping dengan mengikut sertakan tujuan-tujuan lain seperti humanitarian. Wider peacekeeping kadang dikenal juga Chapter Six And A Half Peacekeeping, hal ini merujuk posisinya dipandang berada diantara Bab VI dari piagam PBB, yang merupakan metode tradisional PBB dalam menyelesaikan konflik melalui cara-cara damai (peaceful settlement of dispute), antara lain melalui negosiasi dan mediasi, namun pula antara metode penggunaan kekuatan secara paksa (force enforcement) sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Bab VII dari piagam PBB. Terakhir Wider peacekeeping kadang dikenal pula Peacekeeping by Proxy atau Strategic Peacekeeping, keduanya menekankan jarak dan tuntutan ditempatkan peacekeeper dan sarana yang tersedia untuk mereka .
Terdapat enam karakteristik dari Wider peacekeeping yakni :
1) Wider peacekeeping terjadi dalam konteks kekerasan yang sedang berlangsung.
2) Wider peacekeeping terjadi dalam konteks new wars dibanding konflik tradisional antar Negara
3) Wider peacekeeping memiliki peacekeepers yang terlibat lebih luas dalam tugas penjaga perdamaian
4) Wider peacekeeping menyaksikan pertumbuhan dari komunitas kemanusiaan dalam kordinat aktivitasnya demi koherensi dan kontribusi mereka bagi PKO
5) Wider peacekeeping memiliki beberapa perubahan mandat
6) Wider peacekeeping memiliki jurang yang signifikan dalam masalah peralatan

V. Metode Penelitian
Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah menafsirkan suatu penelitian seperti asumsi / dugaan, nilai dan pendapat dari peneliti sehingga menjadi jelas dalam hasil akhir suatu penelitian. Pada dasarnya, penelitian dengan pendekatan kualitatif biasanya bersifat induktif, dimulai dari permasalahan atas fenomena yang muncul, kemudian di-implementasikan dengan menggunakan sebuah pendekatan teori HI ataupun kerangka konseptual/pemikiran HI .
Tujuan penelitian ini adalah bentuk penelitian deskriptif. Penulis mencoba menggambarkan bagaimana kendala-kendala mewujudkan perdamaian perbatasan Israel-Lebanon melalui UNIFIL 2006-2011 menggunakan sudut pandang dalam satu pendekatan maupun konsep teori HI.
Menurut Creswell terdapat tiga langkah dalam mengumpulkan data penelitian. Pertama, adanya pengaturan tentang pembatasan dalam pembahasan suatu masalah penelitian. Kedua, mengumpulkan informasi dengan melakukan pengamatan, wawancara, pengumpulan dokumen-dokumen dan bahan visual. Ketiga, membuat suatu protokol untuk mencatat atau merekam setiap informasi .
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi terhadap data-data dari sumber dengan menggunakan berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dokumen-dokumen, dll. Oleh karena itu, penelitian akan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan data-data dari situs-situs internet (website) yang dianggap otoritatif dan relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

VI. Sistematika Penulisan
BAB I : Pernyataan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : Konflik Israel-Lebanon, Riwayat Singkat Konflik, Sengketa Wilayah di Lebanon, langkah-langkah yang diambil Dewan Keamanan PBB dan UNIFIL.

BAB III : Resolusi Konflik pasca perang 2006, PKO UNIFIL dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan jalannya suatu operasi perdamaian.

BAB V : Penutup dan kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA
• John T. Rourke, “international politics on the world stage”, NYC: Mc Graw Hill, 2004.
• Bellamy, Alex J., Paul Williams, Stuart Griffin, Understanding Peacekeeping, Cambridge: Polity Press, 2010.
• Creswell, J. W. Qualitatif Inquiry and Research Design. California : Sage Publications.
• Oliver Rambotsham, at.al, “Conflict Resolution, Second Edition”, Cambridge: Polity Press, 2005.
• Novri Susan M.A, “Sosiologi Konflik & Isu-isu konflik kontemporer”, Jakarta: Kencana press, 2009.
• Jawahir Thotowi, Pranoto Iskandar, “Hukum Internasional Kontemporer”, Bandung : Refika Aditama, 2006.
• “Mr. UNIFIL” Reflects on a Quarter Century of Peacekeeping in South Lebanon, Author(s): Timur Göksel. California : Journal of Palestine Studies, Vol. 36, No. 3 (Spring 2007).
• The Future of Lebanon, Author(s): Paul Salem. NYC : Foreign Affairs, Vol. 85, No. 6 (Nov. - Dec., 2006).
• Resolusi PBB 1701 tahun 2006, file pdf diunduh dari http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1701(2006),
• http://www.antaranews.com/berita/286993/roket-asal-lebanon-hantam-israel-picu-ketegangan
• http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/09/11/israel.lebanon/index.html
• http://www.globalsecurity.org/military/world/war/lebanon.htm
• http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml

Pemerintah SBY, sejauh ini amat lambat untuk mengembangkan sebuah kebijakan yang tepat. Selama setahun terakhir, muncul gagasan untuk membentuk sebuah unit khusus yang berbasis di kantor wakil presiden untuk menangani masalah Papua yang disebut Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat atau UP4B. Pada awalnya unit ini dibentuk sebagai sebuah badan untuk mengimplementasikan proyek-proyek pembangunan “quick win”, dan kelihatannya pada awal tahun 2011 UP4B mulai memperoleh mandat yang lebih luas, sehingga bisa menangani isu-isu yang lebih sensitif seperti masalah-masalah terkait tanah, sejarah, konflik dan HAM. Tapi sebuah rancangan Peraturan Presiden (PP) untuk mengesahkan pembentukan UP4B masih tersangkut di meja Sekretaris Kabinet sejak bulan Mei, dan tidak ada indikasi kapan akan diserahkan ke presiden untuk ditandatangani. Tanpa UP4B, kesempatan akan adanya perubahan positif di dalam kebijakan pemerintah menjadi sangat berkurang, membuat perkembangan yang terjadi di Puncak Jaya menjadi simbol bagi aktivis di dalam dan luar Indonesia atas segala sesuatu yang salah di Papua.


http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/indonesia/B126-indonesia-hope-and-hard-reality-in-papua.aspx?alt_lang=id

I. Pendahuluan

I.1. Latar Belakang
Salah satu bentuk kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) pasca Perang Dingin adalah menjalankan kebijakan intervensi kemanusiaan (Humanitarian Intervention). Konsep kebijakan ini diajukan oleh Presiden AS, Herbert Walker Bush pada masa pemerintahannya di hadapan Kongres AS pada 11 September 1990. Kerangka pemikiran kebijakan yang diajukan oleh Presiden H.W. Bush terangkum dalam kebijakan yang disebut “New World Order”. Secara garis besar, kebijakan tersebut menyatakan bahwa tatanan dunia yang baru adalah dunia yang bebas dari ancaman terror, menjunjung tinggi keadilan, dunia yang lebih aman bagi perdamaian, dunia dimana bangsa-bangsa baik timur&barat, utara&selatan dapat hidup dalam harmoni. Termasuk juga collective security dengan melibatkan kerjasama multinasional.
Implementasi dari gagasan “New World Order” yang diajukan oleh H.W. Bush adalah mengirim pasukan AS untuk membantu Somalia mengatasi krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di negaranya. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Somalia awalnya disebabkan karena perang sipil antara faksi yang mendukung Presiden Ali Mahdi Mohamed dan faksi yang mendukung Jenderal Mohamed Farah Aidid pada Januari 1991. Hanya berselang 11 bulan kemudian, jumlah kematian mencapai 300.000 nyawa, sekitar 5 juta penduduk terancam menderita kelaparan, dan hampir 1.5 juta penduduk hidup dalam kondisi lingkungan yang mengancam keselamatan jiwanya. Sehingga, jutaan penduduk Somalia berbondong-bondong mencari tempat pengungsian ke Negara-negara tetangga.
Pada bulan November, Bush mengirim pasukan ke Somalia. Bush memutuskan bahwa jika Negara-negara mengirim pasukan dan DK PBB memberikan legitimasi, maka AS akan memimpin intervensi kemanusiaan multinasional ke Somalia. Pada 3 Desember 1992, DK PBB mengeluarkan Resolusi 794 yang mengesahkan intervensi kemanusiaan di Somalia dibawah kepemimpinan AS, yang dinamakan “Operation Restore Hope”. Pada mulanya, kebijakan Bush untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Somalia dianggap berhasil karena telah menyelamatkan ribuan nyawa dan memberikan bantuan kemanusiaan terhadap penduduk Somalia. Tetapi, setelah terjadi pergantian Presiden di AS, H.W. Bush digantikan oleh William Jefferson Clinton, Clinton memutuskan untuk menarik mundur pasukan AS dari Somalia pada Oktober 1993 setelah 18 pasukan AS tewas di Mogadishu, ibukota Somalia.

I.2. Pertanyaan Penelitian
Mengapa Amerika Serikat menjalankan kebijakan Intervensi Kemanusiaan di Somalia pada tahun 1991?



















II. Kerangka Teori

Kebijakan pemerintah AS pada masa Presiden H.W. Bush untuk melakukan intervensi kemanusiaan menimbulkan berbagai tanggapan karena terdapat dilemma antara nilai-nilai kemanusiaan yang memunculkan tanggung jawab untuk melindungi (Responsibility to Protect) dengan prinsip Sovereignty. Oleh sebab itu, timbul pertanyaan mengapa pemerintah AS melakukan intervensi kemanusiaan di Somalia meskipun sebenarnya terdapat dilemma. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang prinsip-prinsip dasar yang membuat masyarakat internasional melakukan intervensi kemanusiaan.
Menurut R.J. Vincent, intervensi diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh negara, sekelompok negara, dan organisasi internasional yang dimaksudkan untuk mencampuri urusan domestik negara lain. Secara tradisional, berarti intervensi merupakan sebuah pelanggaran terhadap kedaulatan suatu negara. Definisi Vincent mengenai intervensi tersebut tidak menawarkan pendapat yang pasti mengenai legalitasnya, sehingga hal ini menimbulkan kontroversi dalam kaitannya dengan intervensi kemanusiaan. Beberapa pakar hukum internasional menganggap bahwa intervensi kemanusiaan merupakan tindakan illegal dengan merujuk pada pasal 2(4) Piagam PBB, karena dalam pasal ini diatur mengenai non-intervention. Sedangkan beberapa pakar berpendapat bahwa ada hak legal untuk bertindak secara unilateral maupun kolektif untuk melakukan intervensi kemanusiaan dengan merujuk pada alasan moral.
Untuk melihat apa yang mendasari perdebatan mengenai intervensi kemanusiaan dapat merujuk pada perdebatan antara Pluralisme dan Solidarisme. Dalam konsep Pluralisme, masyarakat internasional mempercayai bahwa hanya negara yang bisa membuat perjanjian dan saling menghormati kedaulatan dengan berpegang pada prinsip non-intervention. Pluralis berpandangan pesimis terhadap sebuah intervensi karena menurutnya jika negara melakukan intervensi bukan untuk alasan kemanusiaan melainkan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Oleh sebab itu, negara-negara sebaiknya tidak mengurusi urusan negara lain. Apapun yang terjadi di sebuah negara merupakan tanggung jawab negara tersebut, yang seharusnya menjadi perhatian Negara adalah keteraturan international (international order) dalam struktur yang anarki.
Sedangkan Solidarisme berpendapat bahwa negara memiliki hak legal dan tanggung jawab moral untuk melakukan intervensi dalam kondisi dimana sedang terjadi krisis kemanusiaan (genosida, pembunuhan, dan kekerasan fisik lainnya). Tanggung jawab moral ini merupakan bentuk solidaritas negara-negara yang merupakan bagian dari komunitas internasional untuk membantu sebuah negara yang sedang mengalami krisis kemanusiaan. Tanggung jawab moral ini yang kemudian diimplemetasikan dengan intervensi kemanusiaan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak fundamental setiap individu.
Pada dasarnya, Para pemerintah telah mengesahkan bahwa ‘kedaulatan sebagai pertanggungjawaban’ yang ditunjukkan dengan kecenderungan untuk melindungi warga sipil yang berada dibawah pemerintahannya. Kedaulatan ini yang akan membawa tanggung jawab bagi Negara untuk melindungi setiap warganegaranya. Tetapi, menurut Solidaris jika Negara tidak sanggup melindungi warga negaranya, maka masyarakat internasional bertanggungjawab untuk membantu negara tersebut dan menerima tanggungjawab darinya. Atas dasar inilah akhirnya istilah mengenai Responsibility to Protect dicetuskan oleh International Commision on Intervention and State Sovereingty (ICISS) pada laporannya tahun 2001.
Prinsip dasar dari Responsibility to Protect adalah, Negara tuan rumah yang menerima bantuan mengakui tanggung jawab utamanya adalah memberikan kesejahteraan untuk warganya. tetapi ketika banyak penduduk menderita kerugian yang serius sebagai akibat dari perang sipil, pemberontakan, penindasan dan negara tidak sangup memenuhi tanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada warganya, maka campur tangan (intervensi) bisa menjadi pertimbangan.





III. Pembahasan

Kebijakan AS untuk melakukan intervensi kemanusiaan didasari pada gagasan Presiden AS, H.W. Bush mengenai New World Order. Gagasan ini diajukan oleh Presiden Bush di hadapan Kongres AS pada 11 September 1990. Dalam gagasan tersebut, Bush mengharapkan tatanan dunia yang baru adalah dunia yang bebas dari ancaman terror, dunia yang lebih aman bagi perdamaian dan dunia yang lebih aman bagi perdamaian.
Tujuan dari intervensi kemanusiaan yang dilakukan AS adalah untuk membantu Somalia mengatasi krisis kemanusiaan yang sedang melanda negaranya. Keinginan AS membantu Somalia dalam hal intervensi kemanusiaan ini disebabkan karena Somalia tidak mampu mengatasi krisis yang sedang terjadi.
Untuk merealisasikan tujuannya tersebut, AS mengirimkan pasukan ke Somalia pada bulan November 1990, yang bertujuan untuk mengurangi kekerasan fisik yang sedang terjadi antara faksi yang sedang bertikai di Somalia. AS memiliki legitimasi untuk memimpin intervensi kemanusiaan tersebut setelah DK PBB mengeluarkan Resolusi 794 pada 3 Desember 1992 yang dinamakan dengan Operation Restore Hope.
Kebijakan intervensi kemanusiaan yang dijalankan oleh pemerintah AS pada masa H.W. Bush merupakan bentuk dari implementasi konsep Solidarisme. Karena, dalam konsep Solidarisme menyatakan bahwa negara-negara memiliki tanggung jawab moral untuk membantu sebuah negara yang sedang mengalami krisis kemanusiaan. Tanggung jawab moral ini yang kemudian diimplemetasikan oleh AS dengan bentuk intervensi kemanusiaan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak fundamental (hak untuk hidup, hak untuk bebas dari rasa takut) masyarakat Somalia yang terancam karena krisis kemanusiaan yang sedang terjadi.
Selain itu, kebijakan untuk melakukan intervensi kemanusiaan juga dipengaruhi oleh gagasan H.W.Bush tentang New World Order. Karena, kondisi Somalia pada saat itu yang sedang mengalami krisis kemanusiaan sebagai akibat dari perang sipil yang terjadi di negaranya, maka AS merasa memiliki tanggung jawab untuk memberi bantuan kepada penduduk Somalia. Gagasan New World Order menjadi dasar bagi AS untuk melakukan intervensi kemanusiaan karena dalam gagasan tersebut menginginkan dunia yang bebas dari ancaman terror dan dunia yang bebas dari ancaman. Maka dengan didasarkan atas keinginan untuk menciptakan tatanan dunia yang baru, Bush memutuskan untuk melakukan intervensi kemanusiaan untuk membantu Somalia mengatasi masalah krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di negaranya dan memulihkan keadaan di Somalia.
Akan tetapi, setelah terjadi pergantian Presiden di AS, Herbert Walker Bush digantikan dengan William Jefferson Clinton, Presiden Clinton memutuskan untuk menarik mundur pasukan AS dari Somalia. Pada saat kepemimpinan Clinton, ketika intervensi kemanusiaan yang sedang dilakukan AS bereskalasi menjadi aktifitas militer dan pasukan AS mulai terlibat dalam kontak militer dengan faksi-faksi yang sedang bertikai di Somalia, maka pada Oktober 1993, Presiden Clinton mengusulkan untuk menarik mundur pasukan dan Kongres menyetujui usulan tersebut. Padahal, tujuan intervensi kemanusiaan AS yang dilakukan pada masa pemerintahan Bush bisa dikatakan cukup ideal karena berhasil membantu menyelamatkan jutaan nyawa penduduk Somalia dari ancaman perang saudara yang sedang terjadi. Meskipun begitu, Clinton melakukan kebijakan yang berbeda, ia memutuskan untuk menarik mundur pasukan AS setelah 18 pasukan AS tewas di Mogadishu, ibukota Somalia.
Kebijakan Clinton untuk menarik mundur pasukan AS karena dipengaruhi oleh Doktrin Clinton yang disebut Doctrine of Enlargement and Policy Successes. Dalam doktrin tersebut, terdapat anggapan yang menyatakan bahwa intervensi kemanusiaan dalam situasi krisis sebaiknya dilakukan secara multirateral dan dengan pertimbangan yang rasional (maksudnya adalah ketika AS memutuskan untuk melakukan intervensi kemanusiaan, AS juga harus melihat apakah resiko yang ditimbulkan tidak terlalu besar dan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu mahal).
Berdasarkan pertimbangan tersebut yang terdapat dalam doktrin Clinton, maka bisa dipahami mengapa pemerintah AS pada masa Clinton memutuskan untuk menarik mundur pasukan AS dari Somalia. Kebijakan pemerintah AS tersebut dilakukan karena mempertimbangkan bahwa resiko yang ditimbulkan dari kebijakan AS untuk intervensi kemanusiaan terlalu besar. Selain itu, anggaran yang harus ditanggung oleh pemerintah AS juga tidak sedikit. Berdasarkan data, pasukan AS yang tewas di Somalia mencapai 44 jiwa, dan sekitar 175 jiwa dirawat terpisah karena mengalami masa kritis. Selain resiko kematian, anggaran yang harus ditanggung pemerintah AS ketika melakukan intervensi kemanusiaan mencapai 2 miliar U$D. Oleh sebab itu, dibawah kepemimpinan Presiden Clinton kebijakan AS untuk melakukan intervensi lebih cenderung bersifat multilateralisme, sehingga beban resiko dapat ditanggung bersama.
Dalam hal ini, kebijakan AS untuk menarik mundur pasukan cenderung berdasarkan pada gagasan Pluralisme yang menyatakan bahwa sebuah negara melakukan intervensi bukan karena alasan kemanusiaan melainkan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Hal ini dapat dipahami karena ketika pasukan AS sudah terperangkap dalam situasi darurat dimana intervensi yang terjadi sudah bereskalasi menjadi aktifitas militer, maka berdasarkan pertimbangan rasional seperti yang terdapat dalam doctrine of enlargement keputusan yang seharusnya diambil adalah dengan melibatkan negara-negara lain untuk melakukan aksi kolektif dalam menjalankan intervensi kemanusiaan di Somalia. Karena, apabila AS tetap bertindak secara unilateralisme, maka akan membawa resiko yang besar dan harus menanggungnya sendiri. Hal ini tentunya bukan merupakan keinginan AS dalam melakukan intervensi kemanusiaan di Somalia. Tujuan AS melakukan intervensi kemanusiaan di Somalia adalah untuk mewujudkan gagasan mengenai tatanan dunia baru yang mengharapkan dunia yang bebas dari ancaman terror dan dunia yang lebih aman bagi perdamaian. Apabila tujuan-tujuan ini berpotensi sulit untuk dicapai, maka pilihan lainnya adalah mempertimbangkan kebijakan alternatif untuk menarik mundur pasukan.



IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka bisa dilihat bahwa kebijakan pemerintah AS pada masa Presiden H.W.Bush untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Somalia adalah karena alasan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sebagai bagian dari komunitas internasional. Alasan ini bisa dipahami karena kondisi Somalia pada saat itu yang sedang mengalami krisis kemanusiaan. Sehingga, banyak pihak yang menganggap kebijakan H.W.Bush untuk melakukan intervensi kemanusiaan cukup ideal.
Akan tetapi, meskipun kebijakan Presiden Bush untuk melakukan intervensi kemanusiaan dianggap berhasil, pada masa Clinton kebijakan tersebut dianggap tidak popular. Karena pada masa Clinton, Ia mengeluarkan doktrin Enlargement and Policy Sucessesses. Doktrin tersebut berisi pandangan yang menyatakan bahwa sebuah kebijakan untuk melakukan intervensi kemanusiaan pada saat krisis harus mempertimbangkan alasan-alasan rasional (pertimbangan bahwa kebijakan tersebut beresiko kecil dan tidak memerlukan dana yang cukup banyak). Oleh sebab itu, kebijakan Clinton untuk menarik pasukan dianggap sebagai keputusan yang tepat. Hal ini dapat dipahami, karena kebijakan AS untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Somalia memiliki resiko yang besar, dan anggaran yang dikeluarkan AS juga tidak sedikit. Meskipun pasukan AS ditarik dari Somalia, dalam doktrin Enlargement and Policy Sucessesses, alternative lain yang harus dilakukan ketika melakukan intervensiyang berisi adalah melakukannya secara mutirateral, sehingga tanggung jawab untuk melakukan sebuah intervensi kemanusiaan bukan tugas AS sendiri.










Daftar Pustaka

Baylis,John & Smith,Steve (2006). The Globalisation of World Politics: an Introduction to Internasional Relation. Oxford University Press.

Wittkopf, Eugene R. et, all (2008). American Foreign Policy (Pattern and Process). Thomson Wadsworth: California

Synopsis. The Responsibility to Protect : Core Principles.

Garis besar kebijakan Presiden Amerika H.W. Bush ini diakses melalui http://millercenter.org/president/bush/essays/biography/5 dengan judul American President, an online reference resource. George Herbert Walker Bush: Foreign Affairs, pada 11 April 2011

Garis besar kebijakan Presiden Amerika W. J. Clinton ini diakses melalui http://millercenter.org/president/clinton/essays/biography/5 dengan judul William Jefferson Clinton: Foreign Affairs. American President, an online reference resource, pada 11 April 2011


Glanville, Luke. Somalia Reconsidered: An Examination of the Norm of Humanitarian Intervention. Diakses melalui http://www.jha.ac/articles/a178.pdf pada 11 April 2011

Shibata, Makalena Y. a Case Study on the U.S Policy in Humanitarian Intervention: Somalia, Rwanda, and Liberia. Diakses melalui https://www.afresearch.org/skins/rims/display.aspx?rs=enginespage&ModuleID=be0e99f3-fc56-4ccb-8dfe-670c0822a153&Action=downloadpaper&ObjectID=0b12f4c2-d000-46c9-b231-180d6cefe339 pada 11 April 2011