azmi muharom

RINGKASAN IKHTISAR

Meskipun konflik Papua belakangan ini makin sulit dicari jalan keluarnya, tapi beberapa ide solusi saat ini sedang dibahas. Kekerasan yang meningkat di bulan Juli dan Agustus menegaskan kebutuhan yang mendesak untuk menjajaki ide-ide solusi tersebut. Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya segera bertindak untuk mengesahkan pembentukan sebuah badan baru bernama Unit Percepatan Pembangunan Di Papua Dan Papua Barat (UP4B) yang sudah lama ditunda dengan mandat yang mencakup masalah politik. Unit ini harus memperhatikan serangkaian indikator politik, sosial, ekonomi, hukum dan keamanan yang dihasilkan oleh sebuah Konferensi Perdamaian Papua pada Juli lalu yang bisa menjadi kerangka kerja bagi kebijakan-kebijakan yang lebih tercerahkan. Bersama-sama, mereka melambangkan sebuah visi akan seperti apa Papua yang damai nantinya. Para peserta yang merancang ide-ide solusi bagi persoalan di Papua ini hampir semuanya dari masyarakat sipil Papua. Agar perubahan nyata bisa terjadi, perlu ada dukungan tidak saja dari Jakarta tapi juga dari para pejabat setempat asli Papua – yang sekarang ini jumlahnya semakin banyak – yang punya pengaruh dan sumber daya di tingkat lokal.

Aspirasi yang disuarakan selama konferensi sangat kontras dengan kenyataan meningkatnya konflik di kabupaten pegunungan Puncak Jaya, sebuah wilayah terpencil yang didera oleh pemberontakan, korupsi dan kemiskinan. Puncak Jaya merupakan rumah bagi Tentara Pembebasan Nasional (TPN), sayap militer dari organisi pro-kemerdekaan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sejumlah faktor yang kompleks mendorong timbulnya gerakan pemberontakan, termasuk ketidakadilan sejarah, tindakan kekerasan dari TNI dan Polri, maupun persaingan dan perpecahan, kadang berbasis klan, diantara para pemberontak sendiri. Kekerasan di Papua membantu memicu aktivisme lokal dan sebuah gerakan solidaritas internasional, yang pada gilirannya memicu rasa antipati di Jakarta terhadap langkah apapun ke arah resolusi konflik yang mencakup pembahasan ketidakpuasan politik. Hal ini juga menyebabkan pembatasan akses bagi organisasi-organisasi asing kemanusiaan dan pembangunan.

Konferensi pada 5 hingga 7 Juli itu bermaksud untuk merubah pola ini. Buah dari upaya-upaya di belakang layar selama dua tahun oleh sebuah kelompok bernama Papua Peace Network (Jaringan Damai Papua), konferensi ini adalah sebuah latihan dalam memformulasikan isu-isu yang kemudian bisa didiskusikan dengan pemerintah di Jakarta dengan cara yang dipikir oleh beberapa orang bisa menjauhkan kata “M” (merdeka). Tapi hal ini tidak berjalan seperti yang direncanakan oleh panitia. Pejabat senior pemerintah menawarkan “komunikasi konstruktif” informal tanpa menjelaskan secara rinci apa yang mereka maksud. Para aktivis merespon dengan sebuah tuntutan bagi dialog yang jauh lebih formal, dengan pemerintah Indonesia dan para negosiator pro-kemerdekaan Papua duduk berhadap-hadapan di meja negosiasi, dan dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dari dunia internasional. Dan bukannya menjembatani, konferensi ini malah menegaskan dalamnya jurang perbedaan persepsi antara para pejabat pusat dan masyarakat sipil Papua mengenai sifat konflik yang terjadi di Papua.