azmi muharom

1. MENGENAL NEGARA PAKISTAN
   

Republik Islam Pakistan adalah sebuah negara yang terletak di Asia Selatan. Pakistan memiliki Ibu Kota Islamabad, dan kota terpadat Karachi. Pakistan berbatasan dengan India, Iran, Afganistan, China dan Laut Arab. Dengan lebih dari 150 juta penduduk, Pakistan menduduki peringkat keenam negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Ia juga menduduki peringkat ketiga dalam negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia (setelah Indonesia dan India) dan juga salah satu anggota penting OKI.

Di timur, Pakistan berbatasan dengan India. Di barat, dengan Iran dan Afghnistan, Di utara, dengan Afghanistan dan Cina. Di selatan, dengan laut Arab dan teluk Oman. Luas Pakistan adalah 703.943 Km, yang terbagi atas empat propinsi, Baluchistan, Sindh, Punjab dan wilayah Barat Daya. Pakistan bertetangga dengan dua negara besar di dunia: India dan Cina. Pakistan menjalin hubungan baik dengan Barat di satu pihak, sedangkan disisi lain dengan Cina Komunis.

Berdirinya Republik Islam Pakistan tidak lepas dari peran seorang pengacara muslim Muhammad Ali Jinnah. Pada awalnya, berdirirnya Pakistan merupakan problem tersendiri, terutama dalam mencari alasan Pakistan merdeka. Pada 23 Maret 1947 Liga Muslim India (All Indian Moslem League) mengeluarkan resolusi yang terkenal dengan nama Resolusi Pakistan. Dalam resolusi tersebut, kaum Muslim India dipimpin Muhammad Ali Jinnah, yang juga Bapak Negeri Pakistan, berjanji memperjuangkan terbentuknya negara muslim. Pendirian Liga Muslim mengawali munculnya gerakan nasionalisme India, pada awalnya merupakan respon terhadap gerakan nasionalisme Hindu yang disuarakan Partai Kongres Nasional India.

Liga Muslim didirikan oleh sekelompok intelektual Muslim India yang menuntut terbetuknya pemerintahan sendiri. Tokoh yang terkenal dari organisasi ini adalah Muhammad Ali Jinnah. Di bawah kepemimpinan Jinnah, ide negara Pakistan semakin berkembang dan pada tahun 1940 menjadikan pembentukan Pakistan sebagai tujuan perjuangan. Tujuan itu menjadi kenyataan saat Pakistan diproklamirkan sebagai negara merdeka pada 14 Agustus 1947, dan kenyataannya, Pakistan merdeka sehari lebih cepat dari India yang dimerdekakan 15 Agustus 1947. Berdirinya Pakistan didasarkan atas realitas bahwa masyarakat muslim yang meliputi wilayah Sind, Punjab, Baluchistan, provinsi di Barat Laut dan Benggala merupakan sebuah bangsa yang berhak atas wilayah mereka sendiri.

Meskipun banyak yang meragukan klaim Pakistan sebagai sebuah bangsa, namun suatu yang pantas diberi nilai adalah kenyataan geografis Pakistan yang merupakan anak benua India yang nyaris lepas dari peradaban induknya, yaitu India. Pakistan dibentuk oleh elit-elit muslim yang memobilisasi sumberdaya Muslim India Barat Laut untuk menentang kebijakan Inggris yang berseberangan dengan kepentingan kelompok muslim.

1. PEMERINTAHAN PAKISTAN DARI MASA KE MASA
   
2. Sistem Pemerintahan Pasca Kemerdekaan - Republik Islam Pakistan (1947-1970)
   

Sistem Pemerintahan sangat menentukan bagaimana suatu negara di jalankan dalam organisasi yang sangat besar seperti negara. Rangkaian kerjanya tentu lebih kompleks. Semakin kompleks rangkaian kerja suatu negara, maka negara tersebut sangat memerlukan suatu sistem pemerintahan. Secara umum ada dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan Parlementer dan sistem pemerintahan Presidensil. Selain itu ada pula sistem pemerintahan semi presidensil yang menggabungkan keduanya.

Salah satu negara yang berada di Asia Selatan yaitu Pakistan memulai masa kemerdekaannya dengan sistem pemerintahan parlementer hampir sama dengan sistem pemerintahan di Inggris. Penerapan sistem parlementer ini didasarkan atas UUD yang berlaku selama 2 tahun. Pakistan (Islamic Republic of Pakistan) adalah negara yang merdeka pada tanggal 14 agustus 1947. Sebelumnya Negara ini bergabung dengan India kemudian pada 14 agustus 1947, Pakistan memisahkan diri dari India dan mengungumkan kemerdekaannya. Pada abad ke-8 agama Islam masuk ke anak benua India dan sebagian dari wilayah Pakistan sekarang, selama masa penjajahan Ingris pada akhir abad ke-18, dulu dikuasai oleh kaum muslim. Bersamaan dengan bangkitnya perjuangan rakyat India melawan penjajahan Inggris, pada tahun 1906 terbentuk gerakan partai "Liga Muslim" yang diketuai Muhammad Ali Jinah dan bertujuan untuk membentuk pemerintahan islam. Negara Muslim terbentuk sejak pemerintahan pertama yaitu di bawah pimpinan Muhammad Ali Jinnah dan Liaquat Ali Khan.

Partai ini kemudian secara bertahap mampu menarik kekuatan kaum muslim dan akhirnya terbentuklah negara Pakistan. Awalnya Pakistan terdiri dari dua wilayah yang terpisah, yaitu timur dan barat india. Namun, karena ketidakpuasan rakyat Pakistan Selatan atas pemerintahan pusat, akhirnya Pakistan Selatan memisahkan diri dan membentuk negara Bangladesh pada tahun 1971. Pakistan sampai tahun 1970 membentuk pemerintahan militer dan kemudian berubah bentuk menjadi Republik Islam Pakistan.

1. Masa Pemerintahan PM Ali Bhutto & Presiden Zia Ul-Haq (1971-1977 & 1977- 1988)
   

Islamisasi pada awal tahun 1971 muncul sebagai kebijakan negara yang lahir di bawah pemerintahan Partai Rakyat Pakistan (Pakistan Peoples Party (PPP) yang dipimpin oleh Zulfikar Ali Bhutto (1971-1977). Ali Bhutto datang membawa tawaran baru, yaitu menggabungkan Islam dengan Sosialisme. Upaya ini mendapat sambutan hangat dari rakyat Pakistan. Bhutto mempergunakan ungkapan-ungkapan keagamaan yang mampu membangkitkan emosi, seperti misalnya Musawat-Muhammadi (persamaan Muhammad) dan Islami Musawat (persamaan Islam) sebagai bagian dari pidato politiknya untuk membenarkan kebijakan pemerintahannya yang bersifat sosialis dan memperoleh dukungan.

Pada tahun 1974 pemerintahannya juga bertanggung jawab atas terjadinya kampanye panjang pada dasawarsa itu sehingga pengikut sekte Ahmadiyyah menganggap pendiri sekte itu, Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi serta dengan demikian mereka menolak pilar Islam bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Setelah parlemen mengeluarkan peraturan hukum yang menyatakan bahwa Ahmadiyyah adalah minoritas non-muslim dan ketetapan dalam Undang Undang tahun 1973 yang mengharuskan jabatan Presiden dan Perdana Menteri dipegang oleh orang-orang Islam, sumpah jabatan dirubah agar terdapat penegasan Muhammad adalah nabi yang terakhir. Ketika agitasi anti pemerintah (dipimpin oleh Persekutuan Nasional Pakistan yang menggunakan Islam untuk menggerakkan perlawanan pada Ali Bhutto) pecah di pusat-pusat pertokoan utama, pemerintah berusaha untuk mengakhiri keadaan ini dengan mengumumkan reformasi Islam dengan menentukan Jum'at dan bukannya Ahad sebagai hari libur umum mingguan dan mengumumkan langkah-langkah yang melarang pemakaian alkohol, perjudian dan pacuan kuda.

Manifesto pemilihan Partai Rakyat Pakistan tahun 1977 juga memasukkan persetujuan partai untuk:

• Menjadikan pengajaran al Quran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan umum.
  
• Mengembalikan masjid ke tempat tradisionalnya selaku pusat terpenting masyarakat.
  
• Mendirikan Akademi Ulama Negeri untuk mendidik Imam dan Khatib di masjid-masjid.
  
• Menjadikan tempat keramat orang suci yang terhormat sebagai pusat pengajaran Islam.
  
• Meningkatkan fasilitas untuk orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji, dan
  
• Memperkokoh Institut Penelitian Islam di Islamabad.
  

Akan tetapi program Islamisasi ini menurut Riaz Hassan tidak lebih hanya sekadar respon untuk menenangkan kelompok urban yang menentang kebijakan ekonominya. Program ini secara kasat mata tidak lebih pada pengakuan dan perbaikan aspek simbolis Islam sebagaimana awal pendiriannya.

Ali Bhutto akhirnya dijatuhkan melalui kudeta Angkatan Bersenjata di bawah pimpinan pemerintah militer Jenderal Zia Ul-Haq Juli 1977 dengan alasan tingkah lakunya yang tidak Islami dan keakrabannya dengan isu demokrasi kebarat-baratan, kemudian ia digantung dengan tuduhan terlibat konspirasi untuk membunuh ayah politisi Ahmed Reza Kasuri. Ali Bhutto kemudian digantikan oleh Ziaul-Haq, yang mengembalikan aturan pakaian tradisional Muslim dan memberlakukan kembali hukuman yang Islami dan hukum Muamalah.

Usaha yang dikampanyekan oleh Zia Ul-Haq dalam rangka Islamisasi antara lain:

1. Menegaskan kembali tujuan negara (objektif resolution) Pakistan, yaitu Islam. Konsekwensinya sistem (ajaran) Islam harus diterapkan di negara Pakistan
   
2. Pembentukan mahkamah-mahkamah Syariyyah, yang bertujuan meletakkan supremasi syariah di atas hukum positif. Pada kasus tertentu ia juga melakukan penyesuaian hukum-hukum positif dengan hukum Islam
   
3. Membangun prinsip negara kesejahteraan (welfare state) dengan membentuk pemungutan zakat dan usyr (pajak yang dipungut dari hasil pertanian)
   
4. Serta menyatakan perang terhadap sistem perekonomian yang berbasis riba.
   

Bagaimanapun, kampanye dan program Nizam Islami itu tidak lebih sebagai pendekatan politik penerapan hukum Islam yang pada akhirnya disikapi secara politis oleh kelompok oposisi. Sementara itu disisi yang lain, respon rakyat terhadap program itu biasa-biasa saja. Akhirnya program itu tidak lebih hanya perdebatan kalangan elit Pakistan. Dalam hal politik luar negeri, Zia Ul-Haq memberi dukungan penuh kepada Mujahidin Afghanistan yang berjuang melawan invasi militer Uni Soviet (1979-1989). Namun, pada 17 Agustus 1988 Zia Ul-Haq tewas saat pesawat Hercules yang ditumpanginya bersama Duta Besar Amerika Serikat, Politisi dan Pejabat Militer Pakistan meledak beberapa saat setelah mengudara.

Sejak wafatnya dalam kecelakaan pesawat pada tahun 1988, politik Pakistan didominasi ketegangan etnik, permusuhan, dan skandal-skandal korupsi serta para ahli agama Islam tidak lagi berpengaruh. Islam masih menjadi identitas Pakistan dan ada pada semua kehidupan masyarakat, tetapi tidak berpengaruh pada kehidupan. Pasca Zia Ul-Haq, sepertinya program Islamisasi tidak begitu populer lagi di Pakistan. Pakistan tidak lebih seperti negara-negara berkembang lainya dan yang tak kalah berat mengenai internasionalisasi Pakistan, terutama soal nuklir dan terorisme.

1. Masa Pemerintahan PM Benazir Bhutto Pertama & Kedua (1988-1990 & 1993-1996)
   

Setelah pemerintahan Zia Ul-Haq, jatuhnya pemerintah Militer membuat gerakan sipil kembali menghidupkan partai-partai, dan dengan koalisi partai mayoritas PPP dengan Benazir Bhutto, putri mendiang Zulfikar Ali Butho, diangkat menjadi Perdana Menteri wanita pertama di Republik Islam Pakistan. Terpilihnya Benazir Bhuto pada 2 Desember1988 merupakan kejutan bagi umat Islam dan juga bagi banyak negara non muslim. Pemimpin perempuan merupakan suatu yang masih diperdebatkan terutama di Pakistan yang pada Era Zia Ul-Haq diharamkan.

Benazir Bhuto telah menjadi zaman peralihan dari era perdebatan mengenai identitas Islam kepada wacana hubungan Islam dan demokrasi (termasuk masalah gender), sekaligus menjadi tanda bagi kemenangan demokrasi atas rezim militer. Platform demokrasi yang ingin ditegakkan oleh Dinasti Bhutto adalah mengkritisi dominasi militer. Akibatnya Benazir selalu berseberangan dengan para jenderal militer. Salah satu janji Benazir jika dia memenangi pemilu dan menjadi PM kembali adalah mengefisiensikan dana militer. Sebuah pilihan demokratis namun tidak populer bagi kalangan militer.

Pada 1990 Benazir digulingkan oleh Presiden Ghulam Ishaq Khan, dan lagi-lagi didukung oleh militer karena dituduh korupsi namun ia tidak pernah diadili, kedudukan PM dipegang oleh PM Ghulam Musthafa Jatoi setelah
6 Bulan lalu digantikan oleh Mian Muhammad
Nawaz Sharif seorang pengikut setia Zia Ul-Haq selama tiga tahun. Tahun 1993 Benazir terpilih kembali sebagai PM hingga 1996. Pada tahun 1996, Presiden Farooq Leghari menaggalkan jabatan Benazir atas tuduhan skandal korupsi dan nepotisme (Asif Ali Zardari, Suami Benazsir Bhuto dilantik sebagai Menteri Investasi Pakistan). Berakhirnya pemerintahan Benazir bhuto yang kedua mengantarkan Nawaz Sharif pada pemerintahannya yang kedua.

1. Masa Pemerintahan PM Nawaz Sharif Pertama dan Kedua (1990-1993 & 1996-1999)
   

Dalam perjalanan pemerintahan kedua, Sharif kesohor dengan usaha percobaan Nuklir sebagai ajang unjuk gigi dengan nuklir India pada 1988. Awalnya Sharif sangat mempercayai militer untuk mengawankan posisi dari lawan lawan politiknya yakni Presiden Farooq Leghari. Namun kemudian Sharif merasa tidak cocok dengan KASAD (Kepala Satuan Angkatan darat) Jengahir Karamat maka Sharif mengganti KASAD oleh Jenderal Pervez Musharaf.

Jenderal Pervez Musharraf yang saat itu duduk dalam struktur Dewan Keamanan Nasional inilah yang kemudian mengkudeta pemerintahan Nawaz Sharif. Awalnya Sharif memecat Musharraf karena makin meruncingnya masalah politik, namun Militer tidak menerima dan mendukung Musharraf dalam kudeta damai terhadap Sharif. Kepemimpinan PM Musharraf pun tetap bertahan setelah didukung dengan partai-partai di Pakistan. Yang menarik justru pada tahun 2006, Nawaz Sharif memutuskan berkoalisi dengan Benazir Bhutto, rival lamanya, dalam Aliansi untuk Pemulihan Demokrasi demi menggulingkan Musharraf.

Kepemimpinan Musharraf tidak luput dari konflik. Bentrokan berdarah di sejumlah wilayah Pakistan awal Maret 2007 merupakan klimaks dari krisis politik yang menimpa Presiden Pervez Musharraf. Dia memecat Ketua Mahkamah Agung Iftikhar Muhammad Chaudhry karena dituduh menyalahgunakan kekuasaan. Pihak oposisi menuduh pemecatan itu dilatarbelakangi kekhawatiran Musharraf kalau Chaudhry akan menghalangi niatnya menjadi presiden untuk ketiga kali. Chaudhry juga dikhawatirkan mengubah konstitusi untuk melucuti posisi rangkap Musharraf sebagai panglima angkatan bersenjata. Pemecatan Chaudhry memicu protes luas dari para pengacara dan partai-partai oposisi di seluruh negeri, walau aksi mendukung Musharraf pun dilakukan partai propemerintah Mutahida Qami Movement (MQM).

Bentrokan pun tidak terhindarkan. Kelompok oposisi, baik dari kubu mantan PM Benazir Bhutto yakni Partai Rakyat Pakistan (PPP) dan kelompok pendukung mantan PM Nawaz Sharif banyak yang menjadi korban akibat bentrokan itu.

Sebagai puncak bentrokan ialah berakhirnya gerakan politik Benazir Bhutto pada 27 Desember 2007 karena Benazir terbunuh oleh serangan tembakan dan bom bunuh diri di Rawalpindi saat ia berkampanye untuk posisi PM yang ke tiga kalinya. Era Pervez Musharraf (1999) adalah bukti terkini tentang betapa rumitnya mengurus sebuah negara modern yang diberi nama Republik Islam Pakistan itu.

1. Masa Pemerintahan Pasca Pervez Musharraf (2007-2010)
   

Pada tanggal 7 Agustus 2008, Partai Rakyat Pakistan dan Liga Muslim Pakistan setuju untuk memaksa Musharraf untuk turun dan mulai pemakzulan. Asif Ali Zardari dan Nawaz Sharif mengumumkan mengirim permintaan formal untuk pemunduran diri Musharraf dan mendakwa dia melalui proses penolakan di parlemen. Musharraf, bagaimanapun mengatakan: "Aku akan mengalahkan orang-orang yang mencoba untuk mendorong saya ke dinding. Jika mereka menggunakan hak mereka untuk mengusir saya, saya punya hak untuk membela diri" Namun tidak lama setelah penolakan di parleman, Pervez Musharraf menyadari telah kehilangan pendukung di parlemen dan menyatakan mundur pada 18 Agustus 2008.
.

Pasca Pemilu setelah pengunduran diri Musharraf, partai PPP mendapat dukungan mayoritas rakyat, Makhdoom Syed Yousaf Raza Gillani
yang merupakan wakil ketua PPP diangkat menjadi PM ke 17 Negara Pakistan dan Asif Ali Zardari yang merupakan Co-Ketua Partai Rakyat Pakistan (PPP) terpilih sebagai Presiden ke 11 Negara Pakistan. Asif Ali Zardari adalah duda dari Benazir Bhutto, yang dua kali menjabat sebagai Perdana Menteri Pakistan. Ketika istrinya dibunuh pada Desember 2007.

1. TABEL PRESIDEN DAN PERDANA MENTERI PAKISTAN
   
2. Tabel Presiden Pakistan
   

1. Tabel Perdana Menteri Pakistan