EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN I: DEMOKRASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
- PENGANTAR
DEMOKRASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Dunia saat ini terbagi menjadi dua bagian, yakni negara maju dan negara berkembang, negara maju lebih mapan dari sisi politik, ekonomi, budaya dan sosialnya, sedangkan negara berkembang masih dalam masa transisi menuju good governance dalam berbagai hal. Di negara maju sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem yang demokratis sehingga menimbulkan perekonomian yang liberal, budaya yang makin terbuka satu dan lainnya serta kebebasan bagi tiap-tiap individu untuk menentukan haknya.
Seperti yang di ungkapkan oleh Robert Dahl, keunggulan demokrasi diantaranya: a. demokrasi membantu mencegah tumbuhnya pemerintahan kaum otokrat yang kejam dan licik, b. demokrasi menjamin bagi warga negaranya sejumlah hak asasi yang tidak diberikan dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis, c. demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya, d. pemerintah demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relative tinggi, dan e. negara-negara dengan pemerintahan demokratis cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.
Berbeda dengan negara berkembang yang masih dalam tahap transisi menuju sistem pemerintahan yang ideal contohnya seperti negara berkembang tersukses yakni Brazil, Rusia, India, China. Dalam hal ini keempat negara maju selaras dalam demokrasi dan ekonomi pembangunan negara, kecuali China.
Dua Puluh Tahun yang lalu, sebuah tragedi kemanusiaan terjadi di negeri China. Puluhan ribu mahasiswa yang menuntut demokratisasi di lapangan Tiananmen ditindak represif, sejumlah tank pasukan Tentara Merah menggilas mereka, ribuan mahasiswa tewas, ribuan mahasiswa ditangkap ke penjara, ratusan lainnya hilang entah ke mana. Sampai sekarang para aktivis mahasiswa masih ada yang berada di penjara dan mereka yang berhasil melarikan diri terus memperjuangkan demokrasi di negeri itu.
Peristiwa Tiananmen yang terjadi pada 4 Juni 1989 adalah sejarah kelam pemerintahan komunis China setelah Revolusi Kebudayaan. Meskipun sudah dua puluh tahun berlalu, dosa sejarah ini sepertinya terus membayangi. Seminggu menjelang tanggal 4 Juni, pemerintah China selalu sibuk mengamankan lapangan Tiananmen, pasukan Tentara Merah dalam posisi siaga berjaga-jaga di sekitar lapangan itu. Siapa pun yang mempersoalkan kembali tragedi berdarah itu ditindak. Para wisatawan yang mengambil gambar juga dipaksa untuk menghapus dari kameranya. Seorang fotografer dari Assosiated Press sempat ditangkap ketika mengambil gambar di lokasi pembantaian mahasiswa itu.
Namun bersamaan dengan peningkatan kemajuan ekonomi yang rata-rata tumbuh 10 persen sejak 1980-an, China menjadi super power baru yang secara geopolitik berpotensi menjadi ancaman negara-negara industri maju. Tak heran, Barat gencar melancarkan propaganda agar China mempromosikan demokrasi dan HAM sebagai bagian agenda pembangunan, yang kini menjadi arus-utama percaturan global.
Namun, China bergeming, teguh menempuh jalan politik sendiri yang lebih cocok dengan kebutuhan domestik. China tidak serta-merta mengadopsi ide-ide demokrasi dan HAM yang disuarakan Barat karena sarat kepentingan politik-ekonomi, selain mengandung bias ideologis-dominasi dan hegemoni. Isu demokrasi dan HAM sekadar kamuflase untuk menyembunyikan kepentingan ekonomi Barat atas negara berkembang, seperti diingatkan Joel Rocamora (2002). Adapun persoalan Cina ini akan dibahas dalam studi kasus.
Kembali ke Demokrasi yang merupakan sistem yang dianggap ideal oleh sejumlah besar negara untuk model suatu pemerintahan yang baik, dalam mengaitkan berbagai macam elemen-elemen suatu negara yang demokrasi, (seperti, adanya partai politik, pemilu, serta kebebasan individu dan kelompok). Di dalam sebuah negara yang demokrasi segala macam kegiatan yang berkaitan dengan kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat, rakyatlah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengontrol, memilih dan menjalankan suatu demokratisasi negara. Pemimpin yang berkuasa tidak lepas dari kontrol rakyat yang di representatifkan melalui sebuah lembaga legislatif.
Dampak dari sistem negara yang demokrasi dapat berimbas ke berbagai macam hal, seperti politik, budaya, ekonomi, sosial, hukum, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pemakalah memfokuskan pembahasan mengenai demokrasi pembangunan ekonomi negara. Ekonomi suatu negara bergantung terhadap kebijakan yang diambil oleh pihak pemerintah yang memimpin dan ideologi suatu negara.
Telah menjadi perdebatan dikalangan ilmuwan politik dan ilmuwan ekonomi mengenai pandangan dan kesimpulan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Ada ilmuwan yang meyakini demokrasi dapat mendorong dan berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi, sebagian lagi menyatakan keduanya tidak ada hubungan kausalitas, namun ada juga yang berpendapat demokrasi bersifat indirect impact terhadap pertumbuhan ekonomi.
- KERANGKA TEORI
Dalam makalah ini penulis akan menjelaskan tentang perspektif liberalis dalam pembangunan ekonomi dan teori pembangunan ekonomi. dalam menganalisa demokrasi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Teori pembangunan ekonomi muncul dan berkembang pesat pada awal dasawarsa 1950-an, sebagai salah satu upaya menjawab keterbelakangan ekonomi dan pembangunan bangsa-bangsa yang baru merdeka secara meluas di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Tokoh-tokoh yang mengemukakan teori pembangunan seperti Profesor Rostow, Gerald M.Meir, Henry J.Bruton, Robert e Baldwin, Schumpter, Ragnar Nurske, talcott person, Syzmon Chodak, Huntington dan lain-lain. Pada umumnya para tokoh ini menggali hubungan antar faktor ekonomi dan faktor politik dalam pembangunan ekonomi yang saling terkait dan tidak terpisahkan.
Hubungan kuat antara ekonomi dan politik dapat dilihat dengan adanya penguasa yang menentukan arah sistem politik dalam kelembagaan masyarakat yang mempermudah pembangunan ekonomi dan pengusaha membuat perencanaan sistemik bagi proses pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam pembangunan teori ini penulis menggunakan analisa teori yang dikemukakan oleh Syzmon Chodak yang melibatkan lima pendekatan dalam melaksanakan teori pembangunan ekonomi.
- Teori pembangunan berupa evolusi
- Teori pembangunan yang menekankan proses menuju pada saling ketergantungan ( interdependensi)
- Teori motivasi yang mendorong aktivitas pembangunan
- Teori tentang aspek-aspek tertentu dari proses pembangunan masyarakat, seperti: pembangunan ekonomi dan pembangunan politik.
- Teori tentang proses pembangunan ekonomi sepert teori modernisasi.
Dari pemaparan teori yang dikemukakan oleh Chodak, pendekatan inilah yang harus digunakan negara-negara berkembang dalam mencapai pembangunan ekonomi yang maju.
Dalam teori pembangunan ini perspektif liberal mengungkapkan pendapatnya bahwa ekonomi dunia merupakan faktor yang menguntungkan dalam pembangunan ekonomi interdependensi. Liberalis beranggapan bahwa ekonomi yang interdependensi berdasarkan perdagangan bebas, karena perdagangan dapat menjadi "mesin pertumbuhan" ekonomi suatu negara.
Liberalis sadar bahwa kemajuan ekonomi tidak seragam dalam ekonomi domestik maupun ekonomi internasional, namun liberalis percaya bahwa kemajuan ekonomi di masa depan dapat mengarah pada persamaan tingkat ekonomi. Sebagai yang di ungkapkan oleh Adam Smith bahwa hal tersebut dapat terjadi dengan adanya intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar. Dalam konsep ekonomi politik yamg modern saat ini tidak mungkin mengabaikan unsur pemerintah dalam melakukan kebijakan ekonomi interdependensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan teori di atas penulis berpendapat bahwa pembangunan ekonomi dapat maju dengan adanya interdependensi ekonomi dalam suatu negara yang baru berkembang dengan melakukan sistem liberal ekonomi dalam melakukan kebijakan ekonomi mereka. Ekonomi politik internasional yang terjadi saat ini tidak dapat dipisahkan dalam melakukan rencana pembangunan ekonomi yang merupakan keyakinan bulat dalam mencapai ekonomi pasar yang efisien. Dalam pembangunan ekonomi adanya kerjasama yang kompak antara pemerintah dan pengusaha menjadikan pembangunan ekonomi akan berjalan dengan cepat.
- PEMBAHASAN
- REZIM DEMOKRASI
Berbagai macam bentuk pemerintahan yang terjadi di negara dunia ini mengalami perubahan dengan mencoba memformulasikan konsep tatanan pemerintahan yang baik yang juga dapat mengembangkan pembangunan ekonomi yang stabil di masing-masing negara. Pemerintahan demokrasi ialah pemerintahan yang di impikan oleh berbagai negara karena system pemerintahan ini dianggap baik untuk kestabilan suatu bangsa dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Segala sesuatu berasal dari, oleh dan untuk rakyat adalah inti dari konsep pemerintahan yang demokratis, sehingga dapat menjamin kebebasan masing-masing individu dalam suatu negara untuk bergerak mengembangkan dan melakukan hal yang mereka inginkan.
Robert Dahl menyatakan bahwa setidaknya ada lima standar yang dapat digunakan untuk mengukur apakah suatu proses politik berlangsung secara demokratis atau tidak. Kelima criteria tersebut adalah: a. partisipasi yang efektif, b. persamaan dalam memberikan suara, c. pemahaman yang jernih dari warga negara atau kelompok asosiasi, d. pengawasan agenda dan, e. mencakup orang dewasa.
Secara tradisional, tujuan penyelenggaraan pemerintahan demokrasi adalah untuk mencegah akumulasi kekuasaan kedalam satu atau beberapa orang. Demokrasi sebagaimana dikemukakan Winston Churchill sebagai 'least bad' form of government, artinya bahwa pemerintahan demokrasi bertujuan mengurangi ketidakpastian dan instabilitas serta menjamin warga negara dalam mendapatkan kesempatan yang berkala.
Dalam hal perekonomian, sistem ekonomi didalam negara yang demokrasi berjalan menuju perekonomian yang liberal. Ekonomi liberal adalah teori ekonomi yang diuraikan oleh tokoh-tokoh penemu liberal klasik seperti Adam Smith atau French Physiocrats. Sistem ekonomi liberal tersebut mempunyai kaitannya dengan "kebebasan alami". Konsep dari ekonomi liberal ialah bergerak kearah suatu sistem ekonomi pasar bebas dan sistem berpaham perdagangan bebas.
- KAITAN TINGKAT KEMAJUAN EKONOMI DAN REZIM DI SUATU NEGARA ??
Sikap suatu pemerintah dapat terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan tersebut untuk mencapai kepentingan nasional negaranya. Termasuk didalamnya adalah hal perekonomian, pemerintah Indonesia pernah menerapkan kebijakan deregulasi ekonomi yang menyangkut 3 aspek, diantaranya: untuk menyehatkan persaingan pasar dengan membuka kesempatan bagi pendatang baru, mengurangi campur tangan pemerintah dalam hal pengelolaan badan usaha dan pengambilan keputusan produksi maupun harga, pemerintah telah mulai merombak status BUMN menjadi persero dan mengalihkan saham dari perusahaan negara pada sektor swasta. Dengan demikian pemeintah Indonesia secara langsung telah menerapkan kebijakan ekonomi yang liberal meskipun tidak diimbangi dengan kestabilan industry dalam negeri.
Kemajuan ekonomi suatu negara pasti memiliki keterkaitan rezim disuatu negara karena, rezim suatu negara memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan sistem ekonomi yang diinginkan. Kebijakan rezim suatu negara dalam memajukan ekonomi memiliki dua tipe kebijakan didalamnya, menurut Mynt yang pertama kebijakan melihat keluar (outward looking policy) dan kedua kebijakan melihat ke dalam (inward looking policy). Kebijakan ke dalam berhubungan dengan intervensi negara yang besar dalam wilayah ekonomi yang dihubungkan dengan kebijakan ekonomi yang direncanakan, dengan memenuhi permintaan pasar dalam negeri. Sebaliknya, melihat kebijakan keluar lebih mengandalkan intensif ekonomi dan peran yang lebih besar pada mekanisme pasar perdagangan luar negeri.
Selain itu, seperti pemerintahan China yang masih berideologikan Komunis, namun dari sektor ekonomi dapat kita analisa bahwa mereka telah menerapkan kebijakan sistem ekonomi yang liberal, contohnya dengan adanya ACFTA (Asean-China Free Trade Area), secara tidak langsung mereka sudah menjadi negara yang kapitalis dalam menekankan pasar bebas bagi negaranya dan kawasan ASEAN khususnya.
- KEMAJUAN EKONOMI DAN DEMOKRASI
"Bangsa Indonesia telah memilih jalur demokrasi untuk membangun negara ini. Pilihan itu adalah benar. Selanjutnya, dengan menarik pelajaran dari pengalaman sendiri dan pengalaman negara-negara lain yang mengikuti jalur ini, bangsa Indonesia memperoleh gambaran mengenai jalan yang kemungkinan akan dilalui ke depan."
(Prof. Boedion, 24, Februari, 2007)
Apakah terbukti ekonomi liberal mendukung demokrasi. Kenapa perubahan ekonomi dapat mendorong perubahan rezim ?. Dalam menjawab persoalan seperti ini, penulis akan menggunakan pemaparan dari Prof. Boediono yang saat pengukuhan guru besarnya menyampaikan makalah ilmiahnya berjudul Dimensi Ekonomi-Politik Pembangunan Indonesia.
Seperti telah dibahas sebelumnya, prespektif liberal menganggap ekonomi dunia adalah faktor-faktor yang dapat menguntungkan pada pembangunan ekonomi yang interdependensi, serta keterkaitan ekonomi yang maju dan ekonomi yang kurang berkembang akan cenderung berpihak pada yang kurang berkembang.
Aliran liberalisme menganggap bahwa ekonomi dunia yang interdepensi berdasar perdaganagan bebas, spesialisasi dan divisi tenaga kerja internasional mendorong pembangunan domestik. Perdagangan dapat menjadi "mesin pertumbuhan dan negara kurang berkembang mendapat modal, tekhnologi, dan masuk kedalam pasar dunia.
Dalam hal tersebut Prof. Boediono menambahkan, pada tahap awal faktor ekonomi sangat menentukan pelaksanaan demokrasi. Kemungkinan kegagalan demokrasi sangat tinggi pada tingkat penghasilan per kapita rendah dan secara progresif akan menurun dengan kenaikan penghasilan.
"Apabila kita hitung, tahun 2006 penghasilan per kapita Indonesia diperkirakan sekitar 4.000 dolar AS, sedangkan batas kritis bagi demokrasi sekitar 6.600 dolar AS. Kita belum dua pertiga jalan menuju batas aman bagi demokrasi" ucapnya.
Sejumlah studi empiris lain, terutama oleh para ekonom menyimpulkan, demokrasi bukan penentu utama prestasi ekonomi. Bagi negara-negara berpenghasilan rendah, penegakan hukum lebih menentukan kinerja ekonomi daripada demokrasi.
Apabila kesimpulan ini benar, lanjut Prof. Boediono, maka negara-negara berpenghasilan rendah dapat memacu pertumbuhan ekonominya, meskipun mereka belum siap menerapkan demokrasi, asalkan dapat memperbaiki penegakan hukum. "Tetapi, seperti yang saya singgung tadi, dengan meningkatnya kemakmuran, demokrasi akan makin 'diminta' oleh masyarakat".
- STUDI KASUS DEMOKRASI EKONOMI
di SINGAPURA dan CHINA
- SINGAPURA
Dalam sebuah berita internasional di Agence France-Presse (AFP) pada Februari 2010, dijelaskanan bahwa Politisi Demokrat yang baru menjabat menjadi Duta Besar Amerika Serikat untuk Singapura, David Adel-man, menegaskan dirinya akan mempromosikan demokratisasi dan reformasi di negara pulau itu., Adelman menyebut Singapura sebagai "sebuah kekuatan konstruktif di dunia"
Ditanggapi positif oleh tokoh oposisi Singapura Kenneth Jayaretnam. Ia mendesak politisi AS itu membuktikan kata-katanya dengan mendorong pemberlakuan demokrasi multipartai secara murni di Singapura. Sebagai Ketua Partai Reformasi, Jayaretnam menegaskan dirinya sangat senang dengan niat Adelman. "Partai Reformasi menyambut baik pernyataan calon Duta Besar yang ingin bekerja bagi pemberlakuan sistem multipartai secara murni di Singapura."
Menurut tokoh politik yang kerap kali memerahkan kuping rezim Singapura itu, berdasarkan sejumlah indikator, seperti Indeks Demokrasi Ekonomi serta laporan Freedom House, Singapura sama sekali bukan negara demokrasi sesuai terminologi aslinya.
Sejak berdiri pada 1959, Singapura selalu dalam kangkangan kekuasaan satu partai, yakni Partai Aksi Rakyat (Peoples Action Party/PAP) yang didirikan dan dipimpin oleh Bapak Pendiri Singapura, Lee Kuan Yew. Dengan sistem itu, Lee langgeng di kekuasaannya hingga dekade 1990-an. Ketika tidak lagi menjabat perdana menteri, digantikan Goh Chok Tong, Lee tetap mempertahankan pengaruhnya dengan menduduki jabatan Menteri Senior. Jabatan yang ia genggam hingga kekuasaan kini berada di tangan putranya, Lee Hsien Long.
Dengan prinsip stabilitas dan peraturan serbaketat, Singapura di bahwa sistem politik yang diciptakan Lee, memang berhasil berubah dari kota pelabuhan kecil menjadi negara terkaya di Asia. Namun, harga untuk itu adalah pengekangan terhadap hak-hak sipil dan kebebasan politik. Jeyaretnam merupakan seorang pakar ekonomi yang mengambil alih kepemimpinan Partai Reformasi dari ayahnya, politisi veteran JB Jeyaretnam yang dimusuhi PAP dan beberapa lama mendekam di penjara sebelum meninggal dunia tahun lalu.
- CHINA
"Bila seorang Jenderal memperlakukan pasukannya
seperti anak kesayangannya, mereka bersedia mendukung
dan mati bersamanya"
(Sun Zi, Jenderal Perang Kuno China)
Meski Cina masih menutup-nutupi peristiwa Tiananmen, tetapi bersamaan dengan peningkatan kemajuan ekonomi yang menjadi ancaman negara-negara industri maju, ada pelajaran penting yang dimainkan China yang tak lepas dari strategi Seni Perang Sun Zi. Sun Zi mengajarkan strategi humanis yang tampak begitu kelihatan tatkala China teguh menempuh jalan politik sendiri yang lebih cocok dengan kebutuhan domestik.
Para penguasa China paham betul hukum ekonomi kapitalisme pasar, yakni bagaimana mengakumulasi kapital dan mengeruk keuntungan bahkan untuk satu dollar investasi sekalipun.
Karena itu, mereka lebih mengutamakan reformasi kelembagaan pemerintahan-efisiensi birokrasi, peningkatan mutu pelayanan publik, efektivitas regulasi, akuntabilitas dan transparansi, penegakan hukum dan perkuatan peradilan, yang lebih dibutuhkan guna memfasilitasi investasi asing ketimbang demokratisasi. Pemerintah China yakin, para investor asing lebih memilih jaminan stabilitas politik dan keamanan serta kepastian hukum dalam berinvestasi ketimbang memilih tipe pemerintahan: otoriter atau demokrasi.
China menempuh jalan pragmatis dengan menyerap unsur-unsur pokok kapitalisme pasar,tetapi tetap memelihara nilai-nilai ideologi sosialisme yang berakar kuat dalam tradisi politik mereka. China mengabaikan pertentangan ideologis dan menjalankan modernisasi dengan memeluk kapitalisme meski tetap setia pada sosialisme, langkah ganjil dan penuh paradoks.
Saksikan, negara-negara berideologi serupa, seperti Vietnam dan Laos, mengadopsi strategi pembangunan ekonomi China dan menjadikannya model. Jalan pragmatisme China memberi inspirasi negara-negara serumpun di Asia Timur dalam membangun ekonomi. Bahkan, Iran, Afrika, dan Amerika Latin juga tertarik pendekatan dan strategi China. Mereka mengundang ahli hukum, ekonomi, dan politik China untuk menyampaikan public lecture bagi pejabat pemerintahan, akademisi, dan pengamat bagaimana menjalankan state-led economic development with limited political reforms itu.
Dengan mempelajari Gerak Ekonomi-China ini tentunya dapat dijadikan model, karena jalan pragmatisme China ini sangat menginspirasi pembangunan perekonomian. Apalagi, bagi negara yang menganut sistem demokrasi liberal, tetapi berpendapatan per kapita rendah seperti Indonesia, Filipina, dan Banglades. Karena apa yang diajarkan China tetap menyerap unsur-unsur pokok kapatalisme pasar dengan tetap memelihara nilai-nilai ideologi sosialisme yang berakar urat dalam tradisi politik. Hal ini selaras dengan apa yang diajarkan Sun Zi, "Kemampuan untuk mencegah kekalahan bergantung pada diri sendiri, sementara peluang untuk menang bergantung pada musuh."
DAFTAR PUSTAKA
- Winarno, Budi, 2002, Globalisasi dan Krisis Demokrasi, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Yanuar ikbar,MA, ekonomi politik internasional 2, 2007. Pt. Refika Aditama, Bnadung.
- Anwar Nasution, 1994, Pembangunan dan Demokratisasi Sistem Ekonomi Indonesia, dalam Demokratisasi, Politik, Budaya, dan Ekonomi, Yayasan Paramadina, Jakarta. Hal 60
- Amihalhumami, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi dalam economy.okezone.com/read/2010/108/279/380384/demokrasi-dan-pertumbuhan-ekonomi
- www.pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/.../31001-5-705639038228.pdf
- www.ahmadheryawan.com/opini-media/internasional/6226-modernisasi-ekonomi-politik-china.pdf di cetak pada Harian Kompas, Kamis 06 Agustus 2009.
0 komentar:
Posting Komentar